Konflik Dokter Memanas, Tergugat Direktur RSU Datu Beru Takengon Tak Hadir Dipersidangan Perdana

98603361_881327825718753_8743024530852675584_n

TOSKOMI.COM II ACEH TENGAH - Konflik Dokter Di RSUD Datu Beru Semakin Memanas, Pengadilan Negeri Takengon Menggelar Persidangan perdana perkara antara dr. Muhammad Yusuf dan  Dr. Hardi Yanis, SP. PD. hari ini Senin (14/12/2020).

Persidangan yang di jadwalkan pada pukul 09:00 Wib sempat di tunda selama 5 Jam, pada pukul kurang lebih 14:00 Wib akhirnya sidang di gelar lagi.

Sementara itu di dalam persidangan yang berlangsung terlihat Kepala Pengadilan Negeri Takengon Endy Nurindra Putra, SH, MH. bertindak langsung sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi dua anggota hakim M. Afdal Rofi Udin SH, dan Bani Muhammad Alif SH. Sebagai Panitera Saidun SH.

Dalam persidangan perdana ini, sang tergugat Dr Hardi Yanis, SP.PD Dirut RSU Datu Beru Takengon tak tampak menghadiri persidangan, sedangkan dari pihak penggugat dr. Muhammad Yusuf tampak hadir di dampingi 3 pengacaranya yaitu Dedi Suheri SH., M. Asril Siregar, SH.MH., dan Forneman Harepa, SH.

Namun di persidangan perdana ini, Dr Hardi Yanis SP, PD Direktur RSU Datu Beru ini mengirim Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Aceh Tengah,  Mursidi M.Saleh S.H, M.M didampingi seorang rekannya yang juga ikut serta sebagai kuasa hukum Dr Hardi Yanis Dalam Persidangan Perdana perkara tersebut.

Dalam proses persidangan itu dalam putusannya Hakim meminta agar kedua belah pihak yang perkara agar melakukan mediasi terlebih dahulu selama 30 hari waktunya, setelah nantinya bila kedua belah pihak tersebut telah di mediasi di Pengadilan Negeri Takegon barulah nantinya hakim akan menerima apa hasil mediasi itu.

Diluar persidangan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Aceh Tengah,  Mursidi M.Saleh S.H, M.M sekaligus sebagai Kuasa Hukum Dari Dr Hardi Yanis menjelaskan kepada awak media terkait tidak hadirnya Direktur RSU Datu Beru sebagai tergugat tersebut adalah hal biasa karna Mursidi M Saleh menjelaskan dirinya telah mendapat kuasa dari Direktur RSUD Datu Beru Takengon tersebut.

Disisi lain, Pengacara dr Muhammad Yusuf sebagai penggugat Dedi Suheri S.H. setelah usai persidangan itu menjelaskan kepada awak media,

"permasalah gugatan di pengadilan ini perlu di garis bawahi agar tidak menjadi opini di masyarakat, adalah gugatan ini murni permasalahan tuduhan direktur RSU Datu Beru Dr Hardi Yanis Kepada Kliennya dr Muhammad Yusuf telah melakukan hal-hal yang melanggar etik di kedokteran, namun pada faktanya apa yang dituduhkan oleh Direktur RSUD Datu Beru itu sama sekali tidak pernah dilakukan klien kami" pungkas Dedi.

Dedi Suheri S.H. Juga memaparkan bahwa kliennya dr Muhammad Yusuf dalam hal ini tidak mempermasalahkan masalah mutasi, beliau juga mengatakan kliennya sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi sumpah jabatanya sangat patuh terhadap pimpinannya.

Beliau Juga memaparkan pada saat itu ada beberapa poin-poin tuduhan yang tak berdasar kepada dr Muhammad Yusuf sebagai kliennya, diantaranya kliennya dituduh mengutip pembayaran dari pasien BPJS, mengekuarkan resep diluar form rumah sakit kepada pasien, berprilaku tidak baik diruang oprasi, melakukan provokasi terhadap staf untuk menjelekkan manajemen RSU Datu Beru, " itulah tuduhan-tuduhan yang dilakukan Direktur RSU Datu Beru Terhadap klien kami, dan beliau harus membuktikan tuduhan di dalam persidangan ini" Tandasnya.

"Juga sampai saat ini klien kami tidak pernah di proses terkait pelanggaran etik kedokteran akibat permasalah ini,  bahkan sampai saat ini juga klien kami tidak pernah di panggil, tidak pernah di priksa, tidak pernah di tegur secara lisan, secara tertulis, dipanggil secara tertulis, bahkan tidak ada putusan etik yang menyatakan klien kami melanggar etik kedokteran, dasar Direktur RSU Datu Beru Melayangkan surat Ke Bupati Aceh Tengah bahwa klien kami dr Muhammad Yusuf Telah melanggar etik kedokteran itu apa??"
Dengan dibuatnya isu-isu seperti ini tampa Fakta yang jelas merusakkan nama baik sebagai dokter dan jelas merugikan secara materil " tutup Dedi Suheri S.H. sebagai pengacara dari dr Muhammad Yusuf di hadapan awak media.

Selanjutnya Jadwal mediasi yang akan dilaksanakan nantinya disepakati dan ditentukan oleh Hakim Mediator proses mediasi pertama telah disepakati pada hari kamis 17/12/2020, Pihak pengadilan menunjuk Fadli Maulana, SH sebagai mediator kedua belah pihak.

(Reporter Dedi Ar)

Komentar

Loading...