Hendra Budian Dan Sartina Tidak Ikut Teken Usulan Hak Interpelasi, Begini Kata Ketua Fraksi Golkar

ketua-fraksi-partai-golkar-dpra-ali-basrah

TOSKOMI.COM II BANDA ACEH - Fraksi Golkar di DPRA menyatakan mendukung rencana pengajuan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

"Sesuai hasil rapat fraksi, mendukung interpelasi," kata Ketua Fraksi Golkar DPRA, Ali Basrah MM, Rabu (9/9/2020).

Namun berdasarkan data yang diperoleh, tidak semua anggota Fraksi Golkar menandatangani usulan pengajuan hak interpelasi tersebut.

Dari sembilan anggota Fraksi Golkar, dua orang tidak menandatangani. Yaitu Hendra Budian yang juga Wakil Ketua II DPRA dan Hj Sartina NA.

Sedangkan tujuh orang lainnya yang menandatangani, yaitu Ali Basrah, Ansari Muhammad, Muhammad Rizky, TR Keumangan, Hj Nurlelawati, drh Nuraini Maida, dan Ilham Akbar.

Ali Basrah yang dikonfirmasi ulang mengenai nama-nama itu juga membenarkannya.

Terhadap Hj Sartina, dia katakan masih di daerah pemilihan (dapil) dan saat ini dalam kondisi kurang sehat.

"Ibu Sartina masih di dapil, saat ini kurang sehat," ujarnya.

Sedangkan terhadap Hendra Budian, Ali Basrah mengatakan, sejauh ini belum ada keterangan dari yang bersangkutan kepada fraksi.

"Sikap atau pernyataan langsung ke fraksi sampai saat ini belum ada," tambah dia.

Sebelumnya, pihak media sempat menanyakan kepada Hendra Budian tentang sikapnya terkait hak interpelasi.

Apalagi Hendra selaku Wakil Ketua II tidak ikut menekan usulan tersebut. Namun pertanyaan itu tak direspons Hendra.

Begitupun, Ali Basrah mengatakan, jika usulan interpelasi masih berproses, sehingga masih ada waktu bagi anggota yang lain untuk ikut menandatangani.

"Bagi yang ingin menggunakan hak interpelasi, langsung saja menghubungi penggagas interpelasi," ujar Ketua Fraksi Golkar tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari salah satu inisiator hak interpelasi, Iskandar Al-Farlaky, Kamis (10/9/2020) besok akan ada sidang dengan agenda paripurna interpelasi.

"Kamis rencana paripurna interpelasi," ujar Iskandar.

Lantas apa alasan Golkar setuju dengan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh? Terkait hal itu Ali Basrah menyampaikan sejumlah alasan.

Pertama, karena tidak dilibatkannya DPRA pada saat dilakukan pemotongan dan pergeseran belanja ABPBA 2020.

Hal ini sesuai dengan Pergub 38/2020 tentang Penjabaran APBA Terkait dengan Refocusing dan Penyesuaian APBA, serta SKB dua Menteri pada Diktum dua belas.

"DPRA harusnya melakukan pengawasan pada saat dilakukan pemotongan dan pergeseran belanja, tetapi pemerintah tidak melakukannya," jelas Ali Basrah.

Alasan lainnya terkait Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2019, Rancangan KUA PPAS 2021, dan terkait perubahan APBA 2020.

Sikap Golkar yang mendukung interpelasi ini menarik dicermati karena partai tersebut awalnya dianggap berada di barisan pendukung pemerintah, bersama Demokrat, dan PPP.

Golkar tak lagi ikut bergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II yang digagas Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf.

Atas pilihan tersebut, Golkar bahkan harus rela tidak mendapatkan posisi strategis di dalam alat kelengkapan dewan (AKD) DPRA.

Padahal partai berlambang pohon beringin ini termasuk salah satu partai pemenang dalam Pemilu 2019 dengan perolehan sembilan kursi DPRA, sehingga mendapatkan jatah Wakil Ketua II.(Serambinews.com)

Komentar

Loading...