Konflik Shabela – Firdaus Celah Masuk Ungkap Kurupsi di Pemda Aceh Tegah

FB_IMG_1587839128570

TOSKOMI.COM ||BANDA ACEH - Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar nyaris baku hantam dengan Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus. Kejadian itu terjadi pada Rabu (13/5/2020) malam.

Keributan tersebut disebabkan terkait dengan proyek di lingkungan Pemerintahan Aceh Tengah.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan dari sudut pandang tatakelola pemerintahan, keributan dua pimpinan daerah itu tidak layak dipertontonkan dan sangat memalukan. Pasalnya disaat yang bersamaan Aceh Tengah sedang dilanda duka mendalam setelah dihantam banjir bandang.

"Dari perspektif etika menunjukkan bahwa kedua pemimpin daerah ini tidak tahu malu karena mempertontonkan keonggahan yang berlebihan dan akan membuat citra daerah malu dan menjadi bahan gonjingan dari publik di luar," kata Askhalani Jumat (15/5) .

Untuk kasus pertama ini, kata Askhalani, alangkah eloknya keduanya menahan diri, dan masing-masing dari mereka untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik masyarakat Aceh Tengah, karena keduanya telah melakukan praktek tercela dan membuat citra daerah menjadi jelek dan kalau perlu harus dilakukan melalui proses hukum adat.

"Kemudian, pada nilai urgensi demokrasi alangkah eloknya kasus ini tidak berlanjut dan masing-masing pihak baik bupati maupun wakilnya untuk menahan diri dan tidak memperpanjang perkara karena akan berdampak pada kinerja ASN di daerah," ujarnya.

Dan tentu, tambah Askhalani, akibat konflik ini akan membuat ASN tidak nyaman bekerja dan dapat dipastikan masing-masing kelompok pro pendukung akan saling curiga, dan ini akan berdampak jangka panjang.

"Sebagai solusi terbaik adalah perlu didorong partisipasi dari tetua adat Gayo dan unsur muspida untuk meredam suasana ini, termasuk perlu partisipasi dari Plt Gubernur untuk mendamaikan keduanya, karena ini lebih elok dan sangat elegan," ujar Askhalani.

Kedua, kata Askhalani, dari segi aspek legal hukum terutama penyebab kejadian perkara, jika merujuk pada kronologis kejadian latar belakang konflik ini lebih dominan pada objek pengadaan barang dan jasa dan bahkan secara terbuka ini menyangkut soal tender dan konflik kepentingan para pihak.

Dimana, lanjut Askhalani, diduga bupati dan wakil bupati ditenggerai melalui keterlibatan masing-masing keluarganya melakukan praktek untuk mendapatkan keuntungan dari proses tender yang dilakukan dilingkungan pemerintah yang bersumber dari APBK dan lainnya.

"Jika merujuk pada kejadian perkara, dapat disimpulkan bahwa kejadian ini membuka tabir gelap tentang adanya praktek curang dalam tender selama ini di lingkungan Pemkab Aceh Tengah atau dalam bahasa hukum disebut dengan benturan kepentingan atas tender proyek," katanya.

Bahkan, praktek ini jelas keduanya dapat diduga bermain dalam tender dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang melekat, dan dari fakta tersebut publik Aceh Tengah bisa mendorong serta melaporkan perkara kepentingan dalam tender ini kepada aparat penegak hukum karena keduanya di sangka menyalahi aturan hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara secara terencana dan sistematis.

"Patut diduga keduanya dapat disangka menyalahi aturan hukum atas UU 30 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika benar ada daftar proyek yang diduga dilakukan oleh keluarga bupati sebagaimana daftar yang dibuka oleh wakilnya, maka ini adalah pintu masuk untuk membuka takbir gelap korupsi berjamaah di Pemerintahan Aceh Tengah," ujarnya. (Ajnn.Net)

Komentar

Loading...