Kasrem Tengku Umar : Saya sudah minta Danden POM dan Dandim untuk mencari oknum TNI yang dimaksud warga

Oknum TNI Abdya di Laporkan Diduga Serobot Lahan Warga

Screenshot_20200426-165313_Facebook

TOSKOMI.COM || ACEH BARAT - Oknum TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0110 Aceh Barat Daya, berinisial Is dengan pangkat Kopral Dua diduga melakukan penyerobotan lahan milik warga Kecamatan Kuala Batee. Lahan tersebut merupakan perkebunan sawit milik kelompok Kuala Peritiwi.

Peristiwa penyerobotan lahan itu bermula pada tanggal 12 Maret 2020, dengan alasan lahan milik warga yang dikuasai itu digarap untuk program swasembada pangan.

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (LBH AKA) Abdya, Rahmat, mengatakan dalam peristiwa penyerobotan lahan dilakukan oknum TNI tersebut dengan cara mengancam, sehingga pemilik lahan menjadi trauma.

“Pegancaman yang dialami masyarakat berupa penembakan ke tanah dengan jarak satu meter dari kaki kiri pemilik lahan bernama Feri. Peristiwa itu terjadi pada Maret lalu,” kata Rahmat, kepada wartawan, saat menggelar Konfrensi Pers di Sekretariat Jurnalis Aceh Barat, pada Jumat, (24/4) malam.

Tidak hanya dialami Feri, peristiwa lainnya juga dirasakan warga bernama Lahmuddin, dia sempat juga diculik dan dibawa ke bibir pantai daerah desa itu pada malam hari.

Disana dia diancam akan diledakkan kepala jika masih menggarap lahan tersebut. Dikatakan Rahmat, lahan milik masyarakat yang diserobot oleh oknum TNI tersebut seluas 56 hektar dengan rincian 37 hektar merupakan lahan yang telah bersertifikat, sedangkan 18 hektar masih berupa surat sporadik. Peristiwa yang dialami oleh warga Abdya tersebut, kata dia, juga sudah dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

Dan menindak lanjuti hasil dari laporan itu, kata dia, DPRK juga telah turun ke lokasi yang berada di Desa Lama Tuha. Meski demikian, Rahmat tidak menjelaskan secara rinci hasil dari kunjungan yang dilakukan anggota DPRK setempat, namun meski anggota DPRK telah turun ke lokasi namun lahan tersebut masih digarap oleh oknum TNI itu.

“Kita juga sudah melaporkan terkait pengancaman ini kepada Den POM Meulaboh (Detasemen Polisi Militer) yang berada di Meulaboh,  dengan bukti lapor TBL 05/2020,” ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan Is, kepada warga kata Rahmat penguasaan lahan yang disebut-sebut untuk program swasembada pangan itu merupakan perintah langsung dari Dandim Abdya. Dikatakan Rahmat secara Undang- Undang Agraria TNI tidak memiliki hak atas penertiban lahan, lantaran kegiatan penertiban lahan merupakan kewajiban dari Badan Pertanahan Negara.

“Secara Undang-undang mereka jelas melanggar, karen tidak memiliki hak untuk melakukan penertiban. Itu hak dari BPN,” ungkapnya.

Atas dasar itu pula, kata Rahmat, LBH AKA Abdya akan terus melakukan pendampingan terhadap warga yang mendapat pengancaman tersebut hingga tuntas.

Sementara itu Kepala Staf Komando Resor (Kasrem) 012 Teuku Umar, Letnan Kolonel Inf Yudiono, mengaku telah menindak lanjuti informasi yang diperolehnya, dengan memerintahkan Dandim 0110 Abdya beserta Komandan Detasemen Polisi Militer IM2 Meulaboh menelusuri peristiwa yang diduga berujung pada pengancaman itu.

Dikatakan Kasrem, pihaknya tidak akan tinggal diam atas tindakan anggota TNI yang merugikan masyarakat, dan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI yang merugikan masyarakat.

“Saya sudah minta Danden POM dan Dandim untuk mencari oknum TNI yang dimaksud warga, terutama terkait adanya informasi penembakan ke tanah untuk menakuti warga. Termasuk melakukan pengecekan terhadap senjata yang digunakan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap amunisi dari senjata tersebut, apakah berkurang atau tidak,” kata Kasrem.

Dikatakan Yudiono, jika memang  oknum TNI yang diduga melakukan penyerobotan lahan dengan dalih untuk program swasembada pangan maka apa yang dilakukan bukan perorangan, dan peristiwa itu sudah tentu bukan hanya dari institusi Kodim karena tugas TNI hanya mengawal dan mendampingi, sedangkan untuk leading sektornya merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian setempat.

Ia menjelaskan, dalam peristiwa penyerobotan lahan sifatnya merupakan perdata, akan tetapi jika benar adanya peristiwa berujung pengancaman maka ada ranah Den POM dalam menangani kasus itu. (Ajnn.Net)

Komentar

Loading...