JPU : direktur utama perusahaan tersebut sedang sibuk menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRK Aceh Tengah.

Korupsi SD Paya Ilang, Hakim Tipikor Minta Direktur Konsultan Pengawas di Hadirkan

IMG-20191101-WA0010

TOSKOMI.COM || Banda Aceh - Kasus dugaan korupsi pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Paya Ilang di Aceh Tengah mulai menemui titik terang. Dalam Sidang lanjutan yang digelar pada Jumat, 1 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, mengungkapkan beberapa temuan baru.

Penanganan kasus dugaan suap pada proyek ini menjadi sangat menarik. Sebab, disinyalir melibatkan banyak tokoh penting di kota dingin tersebut. Namun fakta di lapangan, sebagaimana media ini telusuri, ada kesan untuk menutup-nutupi siapa pemain utama dalam proyek ini.

Sayangnya, persidangan yang dilaksanakan hari ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai bersifat pasif. Hal ini dapat dilihat ketika Hakim meminta dokumen kontrak dan progres konsultan pengawas Tahun 2014-2015. Namun JPU terkesan mengalihkan pembicaraan pada persoalan yang berbeda.

Hal ini terlihat ketika majelis hakim menanyakan, mengapa saksi yang dihadirkan dari perusahaan konsultan pengawas, yaitu CV. Negeri Antara Konsultan, justru bukan direktur utama. Melainkan Mulyadi, yaitu seorang staf dari perusahaan tersebut.

Akan tetapi pihak JPU beralasan lain. Menurut mereka, direktur utama perusahaan tersebut sedang sibuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim yang diketuai M. Nazir, SH. MH., tersebut meminta JPU agar pada sidang mendatang dapat menghadirkan saksi kunci, yaitu direktur utama CV. Negeri Antara Konsultan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh juga menghadirkan saksi lainnya. Yaitu Ilawati, Padli, Isra majidah serta Irfan dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah, Teti Herawati selaku tim Provisional Hand Over (PHO), dan Sahrial sebagai konsultan pengawas tahun 2014 dari CV. Fokus Design Konsultan.

Kemudian konsultan perencana tahun 2013 Rais, juga Syarif Tarigan selaku Direktur CV.Lauser Dan Akmal Abdullah dari Lab Bina Marga.

Hakim dengan tegas mengatakan “ jika Konsultan Pengawas dan Tim PHO belum Menanda tangani maka uang belum bisa di tarik ”

Koordinator Advokasi GerAK Gayo, Dedi P. saat diminta tanggapan oleh Media ini mengatakan “ ketidakhadiran Direktur Konsultan Pengawas justru menimbulkan tanda tanya. tentu kita semua tidak ingin, muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa Jaksa Penuntut Umum sekaligus bertindak sebagai Pengacara”.

Oleh karena itu kita meminta Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya agar dapat menghadirkan seluruh Saksi yang diminta oleh Majelis Hakim Untuk mengungkap kasus ini secara gamblang ,demi mencapai Supremasi Hukum.

Artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa terkecuali, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, ujar Aktivis Anti Korupsi ini.

Dedi menambahkan GeRAK Gayo akan terus memantau perkembangan kasus ini, selain itu juga meminta Kajati, Kejagung dan KPK untuk menyupervisi kasus ini guna untuk memastikan semua yang terlibat dalam perkara ini dimintai pertanggung jawaban hukum, serta untuk memberikan efek kejut (shock therapy) bagi koruptor dan juga sebagai upaya untuk melawan bibit penyakit ( epidemi ) Korupsi jenis baru khususnya di dataran tinggi Tanoh Gayo, tutupnya.(E1)

Komentar

Loading...