Terkesan Ada Main “MATA” Antara Ketua Sementara Samsuddin dan Eksekutif

GeRAK Gayo : Pembahasan KUA PPAS 2020 Diduga Cacat Prosedur

Dedi P, Koordinator Advokasi GeRAK Gayo

TOSKOMI.COM|| Takengon (22/9/2019)- Gerakan Anti Korupsi Gayo (GeRAK Gayo) menyoroti rencana pembahasan KUA PPS oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang dinilai cacat hukum.

Hal ini disampaikan Direktur Advokasi GeRAK Gayo, Dedi P dalam siaran persnya (22/9/2019).

Menurut Dedi berdasarkan surat nomor: 005/270/DPRK yang ditanda tangani oleh Ketua Sementara, Samsuddin, S. Ag, M. Pd tertanggal 21 September 2019 yang pada substansinya mengundang Pimpinan dan Anggota membahas KUA PPAS yang akan dimulai senin (23/9/2019) melampaui kewenangan DPRK Sementara.

Lebih lanjut menurut Dedi bersasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsindan Kabupaten Kota Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan Pimpinan Sementara DPRD bertugas:
a. Memimpin rapat DPRD,
b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi,
c. Memfasilitasi penyusunan Randangan Peraturan DPRD, dan
d. Memproses penetapan Pimpinan DORD definitif.

Kemudian menurut Dedi, berdasarkan Kementeri Dalam Negeri pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis yang berimplikasi kepada penggunaan anggaran dapat dilakukan setelah alat kelengkapan DPRD terutama pimpinan DPRD definitif.

Dedi juga mengesalkan KUA PPAS tidak dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang benar, misalnya karena belum ada Alat Kelengkapan Dewan, pembahasan KUA PPAS tidak melewati pembahasan di komisi.

Artinya menurutnya seakan-akan pembahasan KUA PPAS ini terkesan terburu-buru sehingga patut diduga terjadi permufakatan jahat didalam pembahasan KUA PPAS ini.

Berdasarkan kajian tersebut GeRAK menduga bahwa pembahasan KUA PPAS ini hanya mencerminkan sikap pribadi Samsuddin sebagai Ketua Sementara dan kepentingan eksekutif semata.

Dedi menyarakan kepada Samsuddin selaku Ketua Sementara untuk fokus membahas “Tatib” sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) PP 12 Tahun 2018 saja dan tidak membahas KUA PPAS semata.

Tanggapan Dewan
Dilain pihak Ketua Sementara DPRK Aceh Tengah, Samsuddin, S. Ag, M. Pd menepis anggapan tersebut.

Pembahasan KUA PPAS menurut Samsuddin dilakukan karena pihaknya telah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Menurutnya ada dasar yang kuat dimiliki Dewan sehingga pembahasaan KUA PPAS berlanjut. Namun Samsuddin yang saat dikonfirmasi mengaku berada di rumah mengungkapkan Surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut berada di kantor.

Tanggapan Biro Hukum

Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr. Amrizal J Prang saat dikonfirmasi belum bisa memastikan bahwa DPRK Aceh Tengah telah melakukan konsultasi.

Amrizal saat dikonformasi pukul 22:03 mengaku sedang melakukan rapat.

Amrizal berjanji akan mengechek hasil konsultasi DPRK dengan pihaknya. [Az]

Komentar

Loading...