Mana Lebih Penting Poeple Power Atau Mhkamah Konstitusi (MK)

People Power Kesan “CENGENG” MK Adalah Solusi Sengketa Pemilu

FB_IMG_1557942300196

TOSKOMI.COM || Takengon (16/5) Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Aceh Tengah menyikapi rencana aksi massa atau people power pada 22 Mei 2019.

Aksi massa yang digagas sejumlah elite politik yang berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandi itu dinilai berlebihan karena people power dalam negara demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu).

Mulyadi juga menolak aksi tersebut karena sejarah aksi massa yang melibatkan jutaan rakyat telah selesai. Sehingga sangat tidak elok lagi di era reformasi ini ada istilah people power.

"People power lebih didesain asing. Contoh penggulingan Sukarno yang dibekingi Amerika, termasuk Suharto," kata Ketua GmnI Cabang Kota yang berpenghasilan kopi itu, rabu (15/5/2019).

Menurut Mulyadi prasyarat terjadinya aksi massa saat era Sukarno dan Suharto sangat terpenuhi. Salah satu contoh jabatan presiden yang tak dibatasi.

"Kalau sekarang (era reformasi) kan cuma dua periode atau 10 tahun, Kalah Pemilu 2019, ya nyalon nanti di 2024. Jangan korbankan rakyat," ujarnya.

Untuk itu, GmnI Aceh Tengah mengecam segala aksi massa yang bisa dimungkinkan pada kekacauan bangsa karena people power di negara demokrasi adalah pemilu.

Ketua GmnI Kabupaten yang bernuansa dingin itu menilai rencana aksi massa nanti bisa menjurus ke pemberontakan (Makar) terhadap pemerintahan yang sah. Dia sangat tidak setuju karena saluran pergantian kekuasaan sudah dilakukan dengan pemilu.

Maka, sebagai generasi bangsa yang lahir di era reformasi tidak akan menerima bangsa ini tumpah darah hanya gara-gara urusan pilpres.

"Amanat reformasi saja masih ada yang belum tuntas. Ini malahan mau berbuat di luar konstitusi," tuturnya.

Mulyadi menyatakan dalam demokrasi modern, kekuasaan rakyat dijalankan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sehingga sebenarnya people power atau kekuatan rakyat dalam demokrasi adalah menggunakan hak suaranya dalam pemilu untuk memilih wakilnya seperti memilih Presiden.

"Ya kalau kalah pilpres pakai saja ranah hukum atau kalau ada dugaan kecurangan kalau tidak diterima kan tinggal ajukan laporan pelanggaran pemilu ke Makamah Konstitusional Toh aturan mainnya sudah jelas. Kalau tak puas lagi, ya nyalon lagi nanti 2024," ucapnya.

menjamin gerakan mahasiswa saat ini sudah terang, mana gerakan rakyat murni dan mana yang ditunggangi. Mahasiswa saat ini sudah cerdas sehingga tak akan tergiur dengan istilah people power yang berujung pada kekacauan negara.

"Kami dukung kekuatan rakyat hasil pemilu karena suara itu sejatinya kekuatan rakyat. Bukan suara bising di jalanan meski aksi dijamin undang-undang. Kami menolak people power" yang bertujuan mengacaukan pemerintahan.(D23)

Komentar

Loading...