DPRK Aceh Tengah Dalam Pusaran Korupsi

Jang-Ko Minta Aparat Penegak Hukum Serius

2A92AD4A-55A3-472D-9EA7-C27F98D4E000

TOSKOMI.COM|| Takengon (15/2/2018)-Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) meminta pihak kepolisan dan Jaksa menindaklanjuti pernyataan Hamzah Tun MR terkait dugaan aliran dana ke sejumlah Anggota DPRK Aceh Tengah.

27 DPRK Aceh Tengah diduga menerima gratifikasi suap Pansus 2017 senilai 200 juta. Uang tersebut bersumber dari dinas dan BUMD lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

"Pihak penegak Hukum harus menindaklanjuti pernyataan Hamzah Tun MR, eks anggota DPRK Aceh Tengah yang mengatakan bahwa ada dugaan aliran dana pansus ke sejumlah Anggota DPRK Aceh Tengah." Kata Maharadi

Dia menuturkan, Hamzah Tun MR membenarkannya pada keterangan persnya kepada awak media, Jumat (15/2) di Kantor PWI Aceh Tengah.

Selain itu, pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan status beliau di Facebook yang memuat catatan terkait persoalan yg sama. Dari catatan itu, terlihat jelas setoran uang yang di sumbangkan oleh dinas-dinas dan BUMD. Begitu pun dengan nama-nama anggota DPRK Aceh Tengah penerima uang.

Ini menandakan bahwa ada petunjuk dari beliau, dan beliau merupakan eks anggota DPRK yg menyatakan aliran dana pansus, untuk itu kami sangat meminta kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut untuk di selidiki kebenarannya

“Tipikor harus menindak lanjuti dan melakukan investigasi. Karena beliau sudah meniupkan pluit untuk menuntun pihak kepolisian maupun Jaksa membongkar dugaan suap terhadap 27 Anggota DPRK Aceh Tengah.

Atas laporan itu kami mendesak pihak penegak hukum segera bergerak melakukan penyidikan dan penyelidikan serta mengembangkan kasus tersebut dan mengungkapnya hingga tuntas,” ujar Maharadi.

Kita juga mendesak agar Hamzah Tun MR segera melaporkan temuan ini secara resmi ke penegak hukum. Jangan sampai masyarakat reaksioner dalam menerima informasi yg belum tentu kebenarannya. Kita tidak mau informasi yg berkembang adalah pernyataan bohong atau Hoaks karena ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU ITE.

Jika pernyataan itu benar segera laporkan ke penegak hukum, jika informasi itu salah kami mendesak juga agar kepolisian juga memproses penyebaran informasi itu. Ungkap Maharadi. [Rel]

Komentar

Loading...