GmnI Tolak Operasi “Freeport Aceh”

68C987D9-BBCE-406F-A68F-31B9CED7797D

TOSKOMI.COM|| Takengon (27/9/2018)- Puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Aceh Tengah selenggarakan demonstrasi menolak Izin Usaha Pertambangan Opresasi Produksi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang disebut-sebut sebagai Freeport Aceh.

Menurut Koordinator aksi, Lamsyah Budin aktivitas pertambangan diberbagai daerah tidak memperhatikan etika lingkungan (environmental ethics) dan cenderung merusak lingkungan.

Untuk itu, Lamsyah Budin meminta DPRK Aceh Tengah  untuk menyurati pemerintah pusat agar izin tersebut dievaluasi. 

Menurut Lamsyah Budin Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Celala merupakan central produksi pertanian rakyat, yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Akitivis tambang menurut Lamsyah Budin akan menggangu kualitas air dan sendimentasi sungai yang menjadi kebutuhan daerah tersebut.

Lebih lanjut menurutnya, program-program pemerintah daerah yang diwacanakan lebih kepada program peningkatan kesejahteraan lewat pertanian, jadi IUP tersebut sangat tidak cocok di Aceh Tengah.

Menurut berbagai sumber, Izin Usaha Pertambangan PT. EMM luas area konsensi 10.000 Hektar. Lokasi izin berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas 2.779 Ha, Hutan Lindung 4.709 Ha. Wilayah usaha terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2.478 Ha yang terdiri dari APL 1.205 Ha dan HL 1.273 Ha. Yang terletak di dua Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Seharusnya kawasan yang diterapkan sebagai Area Penggunaan Lainya (APL) semestinya bisa di gunakam oleh Bupati untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat, bukan untuk perusahaan pertambangan.

“bukan menolak investasi, namun investasi yang membuat rakyat tercekik tidak seharusnya masuk di wilayah Gayo” Tegas Lamsyah Budin.

Lamsyah Budin juga meyakini bahwa aktivitas pertambangan justru akan membuat rakyat semakin tak berdaya, karena menurut beberapa data, hampir tidak ada rakyat yang sejahtera di daerah pertambangan.

Untuk itu, Lamsyah Budin meminta DPRK Aceh Tengah untuk meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Kehutanan dan kementrian lingkungan hidup untuk mengevaluasi AMDAL yang diberikan kepada PT. EMM. 

Hanya Ada Dua Anggota Dewan Yang Menyambut

Masa yang hadir dihadapi oleh dua anggota dewan yakni Hamzah Tun komisi A  dan Juga Nasri. 

Menurut Hamzah Tun, Unsur pimpinan  tidak hadir di kantor dewan, karena saat itu gedung dewan sedang dipakai untuk keperluan perekrutan komisioner KIP Aceh Tengah.

Namun Hamzah Tun berjanji akan membawa masalah tersebut ke forum dewan. 

Sepanjang pantauan media ini, aksi tersebut berjalan lancar mesikun terjadi pembakaran ban bekas. [Ahlaz zikri]

Komentar

Loading...