OTT KPK, Polisi dan Jaksa harus berani berkaca

CE668378-527C-40F9-854D-102645D76D3D

TOSKOMI.COM|| Takengon (18/7/2018)-Jaringan Anti Korupsi Gayo (LSM Jang-Ko) memberi apresiasi yang tinggi kepada lembaga anti rasuah KPK atas penagkapan terhadap dua kepala daerah
di Aceh, Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah. Ini membuktikan bahwa tidak ada alasan KPK engan melakukan tindakan-tindakan represif. Selama ini terkesan KPK dalam kegiatannya di Aceh lebih kepada proses pencegahan yang di kedepankan. Sejak lama lembaga antikorupsi di Aceh sudah menyuarakan dan berharap agar KPK melakukan penegakan hukum di wilayah Aceh tidak hanya sebatas pencegahan tetapi pada tindakan.

LSM Jang-Ko menduga banyak kasus korupsi yang terjadi di level Eksekutif dan Legeslatif di Aceh, khusunya di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kami mendorong sepenuhnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar lebih pokus menangani kasus-kasus di daerah. Tidak ada alasan institusi penegak hukum di daerah memilah-milah mana kasus yang di tangani oleh KPK dan mana yang tidak. Prinsipnya penegakan hukum di Negara ini tidak pandang bulu.

Selain itu dengan adanya aturan khusus di Aceh berupa Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukan berarti khususan ini malah menjadi tameng atau benteng para pengambil kebijakan di daerah Aceh untuk memperkaya diri dan kelompok. Membentengi diri dengan peraturan-peraturan yang dibuat sendiri untuk memperkaya diri sendiri dan keleompok. Model seperti ini adalah model korupsi berkategori cangih (innovation koruption).

LSM Jang-Ko berharap agar Polisi Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Bener Meriah khususnya agar berani membongkar kasus korupsi di daerah ini di level eksekutif dan legeslatif serta di desa. Pristiwa penagkapan kepala daerah oleh KPK ini menjadi contoh betapa parahnya persoalan korupsi di daerah ini dimana para pemimpinya saja sudah melakukan perbuatan tersebut secara terstruktur konon bagaimana lagi dengan yang di bawahanya.

Belum lagi persoalan dana-dana desa yang saat ini di kelola di banyak desa di daerah diduga banyak juga potensi korupsinya walaupun kuwalitasnya kecil namun bahaya yang timbul dan sangat meresahkan kita sebagai generasi adalah mental masyarakat kita yang lambat laun akan rusak apa bila persoalan penyimpangan dana tersebut dibiarkan tanpa ada proses penyelesaian.

Perlu kita ketahui bahwa, Provinsi Aceh saat ini menduduki pringkat ke-4 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Sementara untuk tingkat Aceh, Kabupaten Bener Meriah menduduki pringkat ke-2 setelah Kabupaten Gayo Lues sebagai daerah termiskin dari 23 Kabupaten Kota di Provensi Aceh. Persoalan kemiskinan di Aceh hingga saat ini belum juga selesai, sementara Otonomi Khusus sejak tahun 2009 sudah diluncurkan, namun angka kemiskinan sangat memprihatinkan. [Rel]

Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko)

Koordinator: Maharadi (085262435587)

Komentar

Loading...