Jangko: Jangan Ada Intervensi Terhadap KPK

328A2A62-EC83-438A-95E6-452D6070A02A

TOSKOMI.COM|| Takengon (9/7/2018) -LSM Jangko menilai Operasi Tangkap Tangan sudah sesuai prosesur.

Hal ini disampaikan koordinator Jangko, Maharadi kepada toskomi.com (8/7/2018).

“Apa telah yang dilakukan KPK dalam melakukan tangkap tangan terhadap dua Penyelenggara di Aceh sudah dibenarkan secara hukum” Jelas Maharadi

KPK dalam melakukan penangkapan Tentu berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sesuai prosedur. Sebab proses penyidikan dan penetapan tersangka didahului proses lidik. Bukti permulaan yang cukup yang memadai yaitu berupa dua alat bukti bahkan lebih.

KPK sendiri memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tangkap Tangan (TT)diatur dalam KUHP.  Dalam Pasal 1 angka 19 KUHP, TT disebutkan.

Kalau ada pihak yang keberatan terhadap OTT yang dilakukan KPK, misal pihak tersangka atau pihak yang dirugikan keberatan dengan seluruh proses penanganan kasus di KPK, ada jalur hukum yang bisa ditempuh seperti praperadilan atau menyampaikan pembuktian dalam proses persidangan.

KPK sebagai penegak hukum wajib diberi kesempatan berdiri tegak dalam menegakkan keadilan. Siapa pun tak boleh melakukan intervensi, Presiden sekalipun.

Kami sangat menyayangkan timbulnya kegaduhan di kalangan masyarakat Gayo terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah Bener Meriah.

OTT yang dilakukan KPK memberikan kejutan tidak saja bagi para pelaku korupsi tapi masyarakat luas. Dari efek kejut tersebut diharapkan bisa mendatangkan efek jerah pada yang lain. OTT menjadi pengingat sekaligus peringatan bagi mereka yang bermaksud melakukan kejahatan korupsi.

Inilah momentum bagi gerakan pemberantasan korupsi di Aceh, kata maharadi. seharusnya hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan menekan rasa apatis dan toleransi terhadap korupsi. [Az/Rel]

Komentar

Loading...