Eksistensi KPK Di Bumi Aceh

BD891E9A-EBA6-4724-891E-6C2820557D39

TOSKOMI.COM|| Jakarta (7/7/2018)- Kabar penindakan disertai penangkapan terhadap terduga tindak pidana korupsi oleh KPK cukup menggemparkan masyarakat Aceh, dimana KPK turut mengamankan 10 orang yang terdiri dari Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah dan sejumlah pihak non-Pegawai Negeri Sipil serta uang sejumlah ratusan juta rupiah sebagai realisasi komitmen fee terkait dana otonomi khusus Aceh tahun 2018. Namun, sebagai warga Negara yang baik, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innoucence) dan menghormati proses hukum para terduga.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini setidaknya menjadi suatu warning bagi stakeholders di Aceh bahwa Aceh tidak luput dari pengawasan KPK. Selama ini banyak beredar desas-desus bahwa Provinsi Aceh merupakan wilayah yang tak dapat disentuh oleh KPK karena statusnya yang istimewa dan sedang menjalani recovery pasca konflik dan bencana alam. Namun, KPK seakan menunjukkan eksistensinya kepada para pejabat di Aceh.

Tentunya, KPK tidak akan gegabah dalam melakukan suatu penindakan. KPK telah lama melakukan pengintaian, terutama dari jejak digital dapat diliat berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK di Aceh; karena KPK tidak mengenal adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Menarik untuk menyimak bagaimana langkah-langkah KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Aceh, dimana ada beberapa kasus yang sebenarnya menarik minat publik dan menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar di Aceh, namun masih belum tersentuh.

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan penyelewengan uang Negara, penyalahgunaan kewenangan, atau gratifikasi yang dilakukan secara terorganisir atau sistematis dan menimbulkan dampak yang sistemik serta masif. Dampak kejahatan jenis ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun dapat dirasakan, misalnya rusaknya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good and clean governance). Oleh karenanya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi membutuhkan kerja sama yang erat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah itu sendiri, masyarakat, institusi pendidikan, maupun instansi-instansi terkait yang memiliki tugas untuk itu.

Selain itu, pembentuk undang-undang pada dasarnya telah bertekad dan bermaksud untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dengan memasukkan Peran Serta Masyarakat guna membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Klausula tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa akan menjadi suatu hal yang sangat membantu sekaligus hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi dan (2) permasalahan penanggulangan korupsi bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau aparat penegak hukum, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menanggulagi kejahatan yang merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, OTT yang dilakukan di Aceh tersebut cukup mencoreng citra Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang berlandaskan syariat islam. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa sistem yang selama ini telah terbangun cukup penuh dengan intrik korupsi, kolusi dan nepotisme.  Sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawasi, mencegah dan memberantas perilaku tersebut. Mari menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan juga hak-hak para terduga.(Rel)

Jakarta, 4 Juli 2018
Tertanda;
Hidayatullah, S.H.,
Sekretaris Jenderal Generasi Muda Pemantau Kemiskinan Aceh (GM-PeKA), dan Lawyer di Law Firm T. Nasrullah & Associates, Jakarta.

Komentar

Loading...