Dan Akhirnya Ajudan Irwandi Pun Berkicau Kicau

images(1)

TOSKOMI.COM II (06/07) HANYA dalam waktu tak lebih dari 2x24, kasus dugaan suap yang melibatkan Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, mulai mengembang. Tersangka lain, Bupati Bener Meriah Ahmadi, mengaku kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa dia menyuap Irwandi untuk memuluskan alokasi dana untuk daerahnya dalam Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

 

Dia juga berjanji akan memberikan penjelasan kepada penyidik tentang dugaan suap tersebut. Ahmadi juga tak membantah peristiwa penyerahan uang fee untuk Irwandi melalui ajudannya dan seorang pengusaha di daerah itu. Irwandi dan Ahmadi menyusul dua tersangka lain yang terlebih dahulu dicokok, Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal.

 

Sikap kooperatif ini juga ditunjukkan oleh Hendri Yuzal. Asisten pribadi Irwandi ini bahkan mengajukan diri sebagai saksi kolaborator atau justice collaborator. Dia bersedia mengungkapkan cerita dan orang-orang yang terlibat dalam suap tersebut dan berharap negara mengurangi hukuman yang harus diterima; lebih rendah dibandingkan dengan tersangka lain yang dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Rencana ini jelas tak mengenakkan kubu Irwandi. Rencana Hendri ini bakal menjadikan Irwandi sebagai tersangka utama. Pernah, dalam persidangan kasus bekas ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, nama Irwandi disebut-sebut menerima uang Rp 14 miliar. Namun tak satupun bukti yang bisa menjerat Irwandi ke kursi persidangan. Uang itu tak pernah diserahkan langsung kepada Irwandi. Uang itu diserahkan kepada salah satu orang dekat Irwandi yang tak pernah menghadiri undangan pemeriksaan ke komisi antirasuah.

 

Hendri berhak mengajukan diri sebagai justice collaborator meski berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kesediaan ini, meski belum diputuskan diterima atau tidak, hendaknya dapat mengungkapkan secara jelas proses pengajuan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh kepala daerah di seluruh Aceh. Apakah hanya Ahmadi yang melakukannya atau ada kepala daerah lain.

Masalahnya, KPK hampir tak pernah memberikan status justice collaborator terhadap sejumlah tersangka kasus korupsi. Bahkan dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, pengadilan tak mempertimbangkan status salah satu tersangkanya sebelum menjatuhkan vonis.

 

Yang jelas, pengajuan diri Hendri sebagai JC harus benar-benar memberikan manfaat dan membongkar suap penggunaan DOKA di Aceh. Apapun ceritanya, uang besar yang diberikan kepada Aceh ini adalah modal untuk membangun daerah. Namun karena selalu dikerat oleh koruptor, uang besar itu tak sebanding dengan pembangunan yang ada. Para pelakunya, harusnya dituntut dengan hukuman maksimal. Mungkin kicauan Hendri bisa mengungkap semuanya. (AJNN)

Komentar

Loading...