242 Paket DOKA di PUPR Aceh Senilai Rp 444 Miliar Diduga Tanpa Dokumen Perencanaan

images(1)

TOSKOMI.COM II BANDA ACEH (06/07) - Sekitar 242 paket proyek yang bersumber dari dana otonumi khusus (DOKA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tidak memiliki dokumen perencanaan sesuai Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemgelolaan DTBHM dan Otsus Aceh.

Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan dan Tata Ruang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli mengatakan berdasarkan data dan penelusuran pihaknya diketahui paket-paket tersebut tidak memilik dokumen perencanaan seperti Survei Investigasi Desain, Detail Engineering Design serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 18 Pergub Aceh nomor 9 tahun 2017, dimana dalam pasal tersebut mengharuskan adanya dokumen perencanaan yang mana dokumen tersebut sudah diserahkan paling lambat 14 hari sebelum Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Aceh(RKPA) dilaksanakan. Artinya sebelum program atau kegiatan ini masuk dalam KUA dan PPAS.

"Seharusnya proses perencanaan dan penetapan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) harus dilengkapi oleh data dukung berupa kesiapan lahan DED, KAK, dan dokumen lainnya," kata dia.

Menurut Tengku Abang, Dokumen pendukung bukan saja karena keharusan aturan, akan tetapi dokumen pendukung ini juga menjadi variabel yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pagu kegiatan serta bahan bagi dewan beserta auiditor internal dan eksternal pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Berdasarkan data yang diperoleh AJNN, ratusan paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten kota dengan total anggaran mencapai Rp 444,6 miliar dengan rincian Kota Banda Aceh 4 paket dengan total anggaran Rp 13 miliar, Aceh Besar 8 paket dengan total anggaran 11,750 miliar, Pidie 29 paket dengan total anggaran Rp 45,771 miliar dan Aceh Jaya satu paket dengan anggaran Rp 724 juta.

Kemudian Kabupaten Bireuen 17 paket dengan total anggaran mencapai Rp 41 miliar, Aceh Timur 41 paket dengan total anggaran Rp 97,961 miliar, Kota Langsa 21 paket dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 19,947 miliar dan Aceh Tenggara 6 paket dengan total anggaran 38 miliar.

Selanjutnya Nagan Raya 19 paket dengan total anggaran Rp 72,777 miliar, Abdya 3 paket dengan total anggaran Rp 12 miliar, Aceh Selatan 8 paket dengan total anggaran 20,450 miliar, Kota Subulussalam 7 paket dengan total anggaran Rp 40,735 miliar, Simeulue 7 paket dengan total anggaran Rp 13 miliar, Aceh Barat 1 paket dengan anggaran Rp 3 miliar dan Aceh Singkil 7 paket dengan total anggaran Rp 16,334 miliar.

Hingga berita ini diunggah AJNN masih menelusur paket-paket mana saja yang sudah atau dalam proses tender di LPS Pemerintah Aceh. (AJNN)

Komentar

Loading...