Kuota Caleg 120 Persen Parlok, 100 Persen Parnas

atribut-kampanye-pemilu-2014-di-aceh-1

TOSKOMI.COM|| Jakarta (26/6/2018) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat keputusan yang mengatur tentang syarat pengajuan calon anggota DPRA/DPRK di Aceh yang didaftarkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.

 

Ironisnya Kuota antara Partai Lokal (Parlok) dan Partai Nasional (Parnas) berbeda. Parnas mendapatkan jatah 100 Persen dari jumlah alokasi kursi, sedangkan Parlok mendapat jatah lebih besar atau 120 Persen dari alokasi kursi setiap dapilnya.

 

Ada tiga poin yang disampaikan dalam surat tersebut, diantaranya:

 

  1. Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur antara lain bahwa daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan.
  2. Mengingat tidak ada ketentuan lain setingkat undang-undang yang mengatur selain ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayah tertentu, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh.
  3. KIP kabupaten/kota agar menyampaikan hal sebagaimana tersebut pada angka 2 kepada seluruh pengurus partai politik di masing-masing daerah untuk dipedomani dalam proses pencalonan pemilu anggota DPR kabupaten/kota tahun 2019 di wilayah Provinsi Aceh.

Ketentuan tersebut menuai protes keras, Azhari Cage menganggap pemerintah pusat telah membongsai kekhususan di Aceh.

Senada dengan Azhari, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh, TA Khalid. Menurutnya, melalui surat keputusan KPU itu, pemerintah pusat kembali menafikan kekhususan Aceh tentang pelaksanaan pemilu di Aceh.

“kuota 120 persen sudah dua kali pemilu diberlakukan di Aceh, yaitu Pemilu 2009 dan 2014 dan selama ini tidak bermasalah, maka sangat aneh jika hari ini KPU mereduksi kekhususan Aceh yang telah diatur dengan Qanun Aceh berdasarkan UUPA,” katanya TA Khalid [Ys]

Komentar

Loading...