AJI Banda Aceh Minta Pemda Tidak Berikan THR Kepada Wartawan

A2135956-08D0-43BB-BB54-28B7EE70D4FE

TOSKOMI.COM|| BANDA ACEH (5/6/2018)-Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Afifuddin meminta Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota baik vertikal maupun horizontal agar tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada wartawan menjelang lebaran dalam bentuk apapun.

Afifuddin mengatakan, permintaan ini sesuai dengan surat imbauan Dewan Pers nomor 264/DP-K/V/2018, Rabu (30/5) yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Dalam surat imbauan tersebut Dewan Pers meminta agar seluruh instansi dan lembaga pemerintahan, BUMN dan BUMD tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi wartawan, perusahaan pers atau asosiasi perusahaan pers.

"Berdasarkan hal itu AJI meminta pemerintah tidak memberikan apapun termasuk THR, amplop saat meliput, karena itu bukan tugas pemerintah, itu tugas perusahaan media masing-masing," kata Afifuddin kepada AJNN, Senin (5/6).

Afid menyampaikan, imbauan Dewan Pers dan AJI ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada pasal 7 ayat 2 disebutkan, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

"Wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun, termasuk daging meugang yang dapat mempengaruhi independensi jurnalis," ujarnya.

Afid berpesan, apabila nantinya ada wartawan khususnya yang tergabung dalam AJI meminta imbalan atas kerja kewartawanannya atau THR menjelang lebaran bisa segera memberi laporan ke kantor AJI Banda Aceh.

"Jika ada anggota AJI yang meminta THR akan diproses dan di sidangkan oleh majelis etik AJI," tegas Afifuddin.

Selain itu, Afid juga memberikan contoh seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi yang mengimbau kepada seluruh jajarannya di Sekretariat Daerah (Setda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematuhi surat edaran Dewan Pers tersebut.

"Kita minta Pemerintah Aceh dibawah komando Irwandi Yusuf yang selalu menyatakan menganut mazhab hana (tidak ada) fee agar memulainya dari sini," pintanya [Sumber Ajnn.net]

Komentar

Loading...