Kementerian PUPR Hibahkan Aset BMN Senilai 1,56 Triliun Kepada 195 Pemda

IMG_6598

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melakukan acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Daerah. Aset BMN yang dihibahkan mempunyai nilai total perolehan sebesar Rp. 1,563 triliun yang mencakup bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan bidang Bina Penataan Bangunan. Perolehan aset tersebut bersumber dari APBN Ditjen Cipta Karya yang selesai dibangun pada tahun 2005 sampai tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam acara Penandatanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah, di Pendopo Kementerian PUPR, Jumat (25/05/2018)

“Penerima hibah aset Ditjen Cipta Karya ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sebanyak 195 penerima, yang terdiri dari 4 Pemerintah Provinsi, 39 Pemerintah Kota dan 152 Pemerintah Kabupaten, dengan total nilai aset mencapai Rp. 1,563 triliun yang diserahkan kepada penerima hibah sebanyak 839 aset,” tutur Sri Hartoyo.

Lanjut Sri Hartoyo, untuk bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, BMN yang diserahkan sebanyak 386 aset senilai Rp. 656,3 miliar, bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, BMN yang diserahkan sebanyak 137 aset senilai Rp. 336,5 miliar, bidang Bina Penataan Bangunan, BMN yang diserahkan sebanyak 284 aset senilai Rp 278 miliar, dan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, BMN yang diserahkan sebanyak 32 aset senilai Rp. 291 miliar.

Sri Hartoyo menjelaskan, kebijakan hibah ini pada prinsipnya bukanlah memindahkan permasalahan aset yang ada di Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota, namun merupakan bentuk tertib administrasi pengelolaan BMN/D serta wujud sinergitas program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping itu, hibah BMN ini juga sebagai pelaksanaan dari rekomendasi BPK RI yang menyatakan aset tetap Ditjen Cipta Karya yang dikelola pihak lain, baik dari kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun masyarakat agar segera dilakukan proses alih status ataupun hibah, disertai dengan pemindahan pencatatan sesuai ketentuan agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas.

“Dengan pelaksanaan serah terima hibah BMN ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara, karena penggunaan aset yang diserahterimakan dapat lebih optimal. Beralihnya hak dan kewajiban atas aset BMN tersebut setelah serah terima hibah akan memperjelas tanggung jawab terhadap pengoperasian dan pemeliharaannya. Dengan demikian, dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan,” kata Sri Hartoyo.

Serah terima BMN ini dapat memberikan pembelajaran bersama antara Pemerintah Pusat dan pihak Pemerintah Daerah dalam mengelola aset yang lebih baik. Pelaksanaan serah terima hibah BMN ini sekaligus merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR untuk memperbaiki kualitas catatan dan laporan keuangan BMN di lingkungan Kementerian PUPR. Kami juga berharap hal ini turut mendorong penerima hibah untuk lebih tertib dalam pengadministrasian dan pengelolaan asetnya. Masih banyak aset di Kementerian PUPR yang seharusnya dihibahkan dan belum selesai proses hibahnya, karena itu kami mohon dukungan Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi kelancaran proses serah terima tersebut. Memang kalau pelaksanaan pembangunan bisa diselesaikan cepat, namun seringkali proses penyerahannya bisa lebih lambat, sementara sudah kebijakan Ditjen Cipta Karya untuk tidak menganggarkan biaya operasi dan pemeliharaan setelah bangunan itu jadi.

Oleh karenanya, kami sangat mendorong dan bahkan menginstruksikan kepada Satker yang menanganinya untuk segera memproses serah terima aset yang telah selesai dibangun, sementara Pemerintah Daerah mendukung kelancaran proses tersebut, sehingga pemanfaatnya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan bersama. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan naskah dan hibah ini, paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mencatat BMN tersebut sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten dan memelihara, mengoperasikan serta melakukan perawatan melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

“Setelah proses serah terima ini, diharapkan bahwa penerima hibah dapat betul-betul memanfaatkan dan mempergunakan barang tersebut sesuai peruntukkan yang telah disepakati. Serta bersama-sama masyarakat menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun demi kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat,” tutup Sri Hartoyo. (kompuck)

Komentar

Loading...