Irwandi Bersikukuh Tidak Akan Melantik Anggota KIP

Sumber Foto: Serambi

TOSKOMI.COM|| Banda Aceh (30/5/2018)- Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, dirinya komit untuk tidak akan melantik Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 hasil rekrutan DPRA beberapa waktu lalu.

Seperti yang dilansir serambinews Irwandi tetap pada pendiriannya, memegang klausul Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh, di mana disebutkan KIP lama bisa diperpanjang masa tugasnya jika masih dalam tahapan pemilu dan pemilihan.

Jika merujuk pada aturan qanun produk DPRA, jelas bahwa tujuh komisioner KIP Aceh yang baru belum bisa dilantik karena komisioner lama masih bisa diperpanjang masa jabatannya, lantaran masih dalam tahapan pemilu di Aceh.

Irwandi menyatakan komit tak akan melantik tujuh komisioner KIP Aceh ini sampai Qanun Nomor 6 Tahun 2016—yang dianggap berbenturan dengan pelantikan KIP Aceh itu—direvisi atau dicabut.

“Sesuai sumpah jabatan, gubernur wajib melaksanakan semua aturan dan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pelantikan Komisioner KIP.
Jikapun saya lantik, bisa saja hal ini digunakan oleh DPRA untuk melakukan interpelasi terhadap saya,” kata Irwandi.

Kelima Komisioner KPU yang bertemu Gubernur Irwandi Yusuf adalah Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, dan Wahyu Setiawan. Mereka datang ke Aceh sekaligus untuk melakukan rapat pleno KIP Aceh seiring pengambilalihan kerja-kerja KIP Aceh sejak 24 Mei lalu.

Menurut Irwandi, untuk mengisi kekosongan jabatan Komisioner KIP Aceh, juga KIP Pidie Jaya, dirinya sepakat untuk sementara waktu diambil alih oleh KPU Pusat, sampai tahapan pemilu atau pemilihan selesai, atau sampai adanya revisi qanun tersebut. “Saya sangat percaya, KPU sangat mampu melaksanakannya. Solusi lainnya, DPRA harus sesegera mungkin merevisi atau ada yang menggugat agar qanun tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung, supaya bisa melantik Komisioner KIP Aceh,” pungkas Irwandi Yusuf.

DPRA Dan Gubernur Harus Duduk Bersama

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengatakan, pihaknya berharap Gubernur Aceh dan DPRA segera duduk membahas polemik pelantikan KIP Aceh, karena keputusannya ada di kedua pihak, apakah mau diperpanjang SK lama atau pergantian dengan melantik tujuh komsioner yang baru.

“Harusnya memang ini sudah masuk ranah internal, ada komunikasi baik antara DPRA dan pemerintah Aceh sehingga kami hanya meng-SK-kan saja. Mereka mau memperpanjang atau melakukan proses pergantian, saya berharap ada komunikasi baik antara DPRA dan gubernur, harus ada yang fasilitasi,” kata Ilham saat diwawancarai awak media usai membuka rapat pleno KIP Aceh di Hermes Hotel, Banda Aceh, Senin (28/5).

Tidak Ada Celah Anggota KIP Dilantik Mendagri

Ilham juga menegaskan, pelantikan KIP Aceh tidak boleh dilakukan oleh Kemendagri, hal itu karena memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

"Kalau di undang-undang tidak bisa, tidak ada celah itu, tinggal bagaimana nanti kita mencari solusi yang tepat untuk ini," tegas Ilham Saputra.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky menyampaikan bahwa jika nantinya Gubernur Aceh tetap tidak mau melantik para komisioner ini maka langkah berikutnya bisa dilakukan oleh Mendagri. [TIM]

Komentar

Loading...