BNN dan Wewenang Sadap

Sadap Ilustrasi

TOSKOMI.COM|| Editorial toskomi (12/3/2018)-- Genderang perang terhadap narkoba sudah didengungkan di Negara ini, hal ini sebenarnya bukan hal yang baru bahkan perang terhadap narkoba telah menjadi rutinitas negara indonesia sejak lama. Kejahatan yang berkatagori luar biasa tersebut kian hari kian menghantui.

 

Bayangkan pada tahun 2016, lebih dari 6 juta orang diprediksi teracuni oleh narkoba. Bisa dikatakan bahwa Indonesia menjadi pangsa pasar paling empuk untuk bisnis haram tersebut.

 

Secara matematis, diprediksi  50 Orang per hari tewas akibat Narkoba ungkap Budi Waseso bekas Ketua BNN. Namun ancaman yang tampak didepan mata ini tidak didukung untuk usaha-usaha negara untuk memeranginya.

 

Saat ini bandar kian garang menebar teror di tanah ibu pertiwi ini, seharusnya negara juga semakin hari semakin garang dalam memfasilitasi para petugas pemberantas dalam perang tersebut.

 

Strategi dalam sebuah perang menentukan tingkat keberhasilan sebuah pertempuran, strategi itu pula harus didukung oleh senjata yang digunakan. Apabila dukungan alat atau senjata tidak berimbang, maka strategi itu pun hanya indah ketika diatas kertas, tapi tidak dilapangan. Pendek kata, tidak akan mungkin pasukan bambu runcing akan menang melawan pasukan yang memiliki rudal yang canggih.

 

Presiden Joko Widodo telah memberikan amah kepada Irjen Heru Winarko menakodari Badan Narkotika Nasional. Presiden berharap Heru Winarko bisa nerapkan budaya Komisi Pemberantasan Korupsi di BNN. Namun budaya tersebut tidaklah cukup tanpa diberikan kewenangan seperti yang pernah Heru Winarko rasakan di KPK.

 

Revisi terhadap Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tampaknya harus segera dilakukan, beberapa poin harus dimasukkan dalam materi muatan UU tersebut seperti pemberian sanksi yang super berat untuk menjerat bandar narkoba.

 

Selain sanksi, Kewenangan penyadapan BNN agar penerapan budaya KPK secara kaffah dapat di implementasikan. Memang BNN bisa melakukan penyadapan, namun harus dengan izin ketua Pengadilan Negeri.

 

BNN sebenarnya bisa melakukan penyadapan tanpa ada izin ketua pengadilan negeri, itupun dengan alasan mendesak, namun lagi-lagi tidak ada penjelasan yang kongkrit apa yang disebut keadaan mendesak dalan UU itu. Dan kewenangan tersebut hanya 1x24 Jam saja.

 

Sudah selakanya Eksekutif dan Legislatif di Negeri ini menggelar paripurna, agar senjata petugas pemberantas narkoba seimbang dengan bandar narkoba. (Z.80)

Komentar

Loading...