Kadis Sangat Berpotensi Menjadi Sasaran Empuk Pelakor

Pelakor ilustrasi

TOSKOMI.COM|| Editorial (23/2/2018) -- Maraknya pemberitaan mengenai pelakor (Perebut Laki Orang) membuat resah para istri belakangan ini. Pelakor adalah istilah untuk menginterpestasikan rasa jengkel terhadap perembuan lainya yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sebuah hubungan perkawinan.

Sudah menjadi rahasia umum, perkawinan kini bukan hanya bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama yang diberikan wewenang untuk melakukan pencatatan nikah. Kini, sudah banyak pula penghulu-penghulu yang tidak memiliki “SK” yang menikahkan orang-orang yang tentunya diluar prosedur Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasien-pasien yang masuk penghulu gadungan tersebut tentunya bukanlah orang-orang yang biasa yang apabila perkawinanya diketahui oleh orang lain maka tidak ada persoalan, melainkan pasien-pasien yang melakukan perkawinan secara diam-diam atau dikenal dengan istilah nikah sirih.

Secara yurudis formal, semua Perkawinan di Indonesia harus di catat atau lebih dikenal dengan istilah Catin (catatan nikah) hal ini karena Indonesia tidak menerapkan sistem Poligami (lebih dari satu istri) melainkan Monogami (satu istri).

Tapi kemudian UU Perkawinan memberikan ruang kepada seseorang yang ingin menambah istri dengan ketentuan jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 Ayat 1 UU Perkawinan).

Izin Pengadilan baru bisa dilaksanakan apabaila memenuhi syarat

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

 

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan)

 

apabila terhadap Pegawai negeri sipil ketentuan tersebut ditambah dengan syarat Menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) PP 45/1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 30/1980”). Tetapi PP 30/1980 tersebut sudah dicabut oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(“PP 53/2010”).

 

Hukuman disiplin berat itu dapat berupa:

  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. pembebasan dari jabatan;
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

 

Pegawai Negeri Sipil atau kini dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat sulit melakukan Poligami, untuk itu jalan pintas untuk mensiasati itu semua dengan melakukan Nikah Sirih. Disisi inilah istilah profesi pelakor  dengan secara otomatis terjadi.

Sasaran empuk pelakor sebetulnya adalah lelaki yang secara ekonomi telah mapan seperti Pejabat Eselon  baik Sekda, Kadis-kadis, Kabid dan seterusnya. Sangat jarang Pelakor menjalin hubungan dengan “om-om” yang kismin alias miskin. Namun hal itu juga bisa saja terjadi.

Untuk itu, Istri-istri pejabat harus ekstra hati-hati dengan tebaran ancaman Pelakor yang setiap detik terus mengancam suami anda. Lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Hal ini bukan hanya gosip yang tidak berdasar. Pada sebuah Apel bersama di Komplek perkantoran Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (22/1/2018), Bupati Aceh Tengah sempat menyinggung tentang adanya Kepala Dinas yang berpacaran dengan anak buahnya sendiri. Tentunya statment orang nomor 1 Aceh Tengah tersebut dapat menjadi sebuah rujukan betapa sangat gencarnya ancaman pelakor begitu nyata.

Untuk memastikan informasi tersebut, tentulah hanya waktu yang bisa menjawab. Namun tips mengenai bagaimana memata-matai suami anda akan kami ajarkan saat episode yang akan datang. Maka rajin-rajinlah baca Toskomi.com (YS)

 

 

 

 

Komentar

Loading...