Perbub Akan Di Buat Dan Bupati Penuhi Tuntutan Pedagang, Gedung Akan Di Rehab Ulang

Pedagang Desak Bupati Untuk Mengundi Ulang Kios Pasar Inpres

FF1FD9CF-8B85-40B1-863F-AE1C001E51C7

TOSKOMI.COM || Takengon (11/2) Puluhan pedagang Pasar Inpres, melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah dan sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah, di ruang kerja Bupati, Sabtu (10/2/2018).

Dalam pertemuan yang difasilitasi Komisi B DPRK Aceh Tengah itu, para pedagang didamping pengurus Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Aceh Tengah, pengurus DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Tengah, dan sejumlah pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah.

Wakil Ketua DPD II KNPI Aceh Tengah, Aramiko Aritonang mengatakan, kedatangan para pedagang dengan pemerintah daerah pada kesempatan ini, karena selama beberapa tahun tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah. Sehingga dirinya berharap, melalui pertemuan ini ada kebijakan yang arif dan bijaksana yang berpihak kepada para pedagang.

“Pertama, kedatangan kami bersama para pedagang karena tidak terpenuhi rasa keadilan selama ini, sehingga masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, dengan harapan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang arif dan bijaksana, sehingga tidak ada yang diciderai haknya, terutama dalam pembagian kios di Pasar Inpres,” ucapnya dihadapan Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dan sejumlah pejabat dan para anggota DPRK Aceh Tengah.

Berikutnya, Aramiko juga meminta pemerintah eksekutif dan legislatif dapat segera mengeluarkan qanun, agar penataan pedagang dapat berjalan dengan baik, sebab tanpa dukungan pemerintah, para pedagang tidak akan maksimal dalam meningkatkan ekonominya.

“Qanun atau Perbup yang berkaitan dengan pasar agar segera dibuat, agar para pedagang dapat tertata dengan baik, hak-haknya dapat dipenuhi oleh pemerintah, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga peran serta pemerintah diperlukan disini, untuk mendapatkan kepastian secara hukum,” jelas Aramiko.

Qanun itu lanjut mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Gajah Putih (UGP) ini, merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara legal formal, menghindari bentrokan antar pedagang.

“Yang terjadi sebelumnya, para pedagang lama tidak mendapatkan tempat di kios yang baru dibangun oleh pemerintah, yang baru buka hanya sekian kios, pertanyaannya, sampai kapan para pedagang lama mendapatkan kepastian?,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPD KNPI Aceh Tengah, Aramiko Aritonang juga menyinggung tentang keberadaan kios di Pasar Inpres Takengon, yang diberikan secara tidak transparan oleh pihak tertentu, karena hal ini menyebabkan kerugian mendera para pedagang yang sudah lama berjualan di Pasar Inpres, jauh sebelum bangunan baru ini dibangun oleh pemerintah.

“Besar harapan kami kepada pemerintah daerah, dapat menyelesaikan permasalahan ini, karena tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya,” pungkas Aramiko. (rri)

Komentar

Loading...