Anggota DPRA Desak Pemkot Cabut Izin Hermes Palace

Aceh Surga Bagi Kaum Waria

D1E30EA7-163B-4424-BDE5-36B344FB8599

TOSKOMI.COM|| Banda Aceh (17/12/2017) Nitizen sibuk membahas pemilihan ratu Waria yang berlangsung di Hotel Hermes Palace tadi malam (16/12/2017).

Jika memang isu tersebut benar, berarti acara seperti ini telah terjadi dua kali dalam saru dekade terakhir.

Catatan Toskomi.com pernah ada acara yang bertajuk Duta Sosial dan Budaya Aceh Tahun 2010 lalu. Sayangnya saat dikonfirmasi ke pihak Hotel Hermes Palace semua petugas disana bungkam.

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ghufran Zainal Abidin seperti yang dilansir Kanal Aceh meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk bersikap tegas terhadap hotel-hotel yang menyediakan fasilitas untuk terjadinya pelanggaran syariat Islam.

“Kalau ini benar adanya kegiatan kontes waria seperti yang dilaporkan masyarakat, karena ada juga yang bilang itu kegiatan waria rayakan ulang tahun disitu, tapi saya kira itu sama saja, sama-sama kegiatan waria, maka ini sungguh pelecehan terhadap syariat Islam di Aceh dan harus diberikan sanksi tegas, bahkan bila perlu cabut izin operasinya atau ditutup,”ujar Ghufran, Minggu (16/12/2017)

Selain itu lanjut Ghufran, Hotel Hermes juga harus bertanggungajwab dengan kegiatan waria tersebut, “Karena saya mencatat sudah berulang kali juga di hotel ini terjadi pelanggaran syariat, kalau begini terus saya fikir sudah layak ditutup,”tambahnya.

Ghufran juga menyesalkan semakin lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam, khususnya di kota Banda Aceh. Oleh sebab itu Ghufran meminta agar polisi Syariat untuk memaksimalkan fungsinya melakukan pengawasan syariat Islam di kota Banda Aceh khususnya dan Aceh pada umumnya.

“WH harus melakukan patroli secara rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di wilayahnya masing-masing, karena yakinlah seluruh warga Banda Aceh mendukung tegaknya syariat Islam di daerahnya, kita juga mendesak agar Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap polisi Syariat,” lanjut Ghufran.

Ketua DPW PKS Aceh itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama mengawal jalannya syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Karena kata Ghufran terlaksananya syariat Islam bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan polisi WH saja, akan tetapi tanggungajwab seluruh elemen masyarakat.

“Tanggungjawab pemerintah membuat aturan dan menegakkan aturan, tapi implementasi syariat Islam ada di masyarakat. maka kami mengajak kita semua untuk sama-sama mengawal agar syariat Islam secara kaffah terwujud di negeri yang kita cintai ini,”tutup Ghufran. (Ys)

Komentar

Loading...