Bardan Sahidi, Ada Apa Denganmu?

BF105B83-D6DE-4137-B8E0-02A6074C9693

Editorial Toskomi (15/12/2017) -Gayo, Alas, Anak Jamee, Kluet, Tamiang, Aceh, Devayan, sigulai, haloban, Lekon, Batal Pakpak dan singkil merupakan suku yang mendiami Provinsi yang berada diujung Sumatra yang dikenal dengan Provinsi Aceh.

Sebagai sebuah wilayah, Aceh terkenal sebagai Daerah yang memiliki daya berontak yang terbilang tinggi. Mulai dari pemberontakan DII TII, Aceh Merdeka sampai kepada Gerakan Aceh Merdeka.

Konflik terakhir suku Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir dengan Nota kesepahaman Momerandum Of Understanding yang ditandatangani di Kota Helsingki, Finlandia.

Pemerintah akhirnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan melahirkan Undang Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Wali Nanggroe, Bendera, Lambang dan Hymne merupakan sederetan nomenklatur yang muncul dalam UUPA yang meresahkan eksistensi suku Minoritas seperti Gayo, Alas, Anak Jamee, Kluet, Tamiang, Devayan, sigulai, haloban, Lekon, Batal Pakpak dan singkil.

Perlawanan muncul dikala itu, sebut saja Gayo Merdeka yang pada masa itu menganggap bahwa Qanun Wali Nanggroe adalah bentuk distriminasi yang nyata bagi eksistensi Gayo.

klausul “harus fasih berbahasa Aceh” dalam syarat menjadi Wali Nanggroe dan Waliul Ahdi dan mahluk sejenisnya menjadi fokus orasi dalam aksi yang berlangsung di Gedung DPRA saat Paripurna Qanun diskriminatif tersebut.

Catatan Toskomi.com aksi berlangsung 2/11/2017 di pelopori oleh Paguyuban Mahasiswa Gayo di Banda Aceh tersebut yang pertama menginarkan perlawanan terhadap lahirnya Wali Nanggroe.

Tak hanya itu, serangkaian advokasi dilakukan Gayo Merdeka terhadap persoalan sama. Tercatat Gayo Merdeka pernah melakukan Dialog Publik dengan tema “mengupas tabir Wali Nanggroe” yang dilaksakan di Hotel Regina Banda Aceh (10/11/2012).

Catatan Toskomi.com, diantara peserta yang hadir, tampak salah satu Anggota DPRK Aceh tengah dikala itu yang juga sempat menyampaikan bahwa Qanun Wali Nanggroe berpotensi mendiskreditkan suku minoritas seperti Gayo. Sekali lagi karena klausul “harus fasih berbahasa Aceh”.

Anggota DPRK yang juga sering termonitor bergelut oleh isu ALA tersebut memang dikenal sebagai sosok yang kritis serta yang siap membela kepentingan rakyat. Dirinya pun meperoleh gelar Anggota DPRK termuda Saat masuk keparlemenan untuk pertama kalinya.

Popularitas ditambah dengan kepercayaan Rakyat Gayo kepada Bardan Sahidi dikala itu memang sangat luar biasa, terbukti ia mencatatkan dirinya sebagai Anggota DPRA dengan mengantongi suara badan 9.000 lebih suara membuntuti Iberamsyah yang disuplai suara oleh Bupati Nasaruddin.

Publik sempat kian yakin dengan Bardan Sahidi yang kala itu berhasil menyesuaikan diri dengan cepat. Bardan juga menggeser reting Abdullah Saleh dalam hal kuantitas “masuk koran”.

“ALA MERUPAKAN KENISCAYAAN” begitulah kutipan statmen Bardan Sahidi yang pernah tertulis di salah satu harian papan atas di Aceh, pasca demonstrasi mahasiswa aksi mahasiswa Gayo persis dihari pertama Joko Widodo sebagai Presiden.

Namun semuanya berubah saat negara api menyerang. (Besambung)

Komentar

Loading...