Syarat  “Belum Menikah” Menjadi Ketentuan Seleksi Jaksa, Orang Ini Protes

Budiman SH

TOSKOMI.COM|| Takengon (6/9/2017) - Siang ini, Budiman membuka pengumuman tentang lowongan penerimaan tenaga Jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun Budiman seketika terdiam ketika melihat persyaratan yang ditentukan Panitia mengharuskan untuk orang-orang yang belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Klausul " belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil " tersebut jelas membuat Budiman sangat geram. hal ini disebabkan dirinya telah memiliki istri yang sah menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

Geraman Budiman tersebut ditenggarai karena menurutnya Pernikahan adalah hubungan hukum yang tidak akan mengganggu seseorang menjadi Jaksa. Sehingga menurut Budiman Pihak Panitia Perekrutan Jaksa harus menjelaskan kepada publik berikut argumentasi hukum tentang mengapa orang-orang yang sudah menikah tidak bisa menjadi Jaksa.

Padahal menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tersebut, Menikah bukanlah hubungan yang diharamkan untuk menjadi seorang abdi hukum. seolah-olah menurutnya, menikah dalam konteks penerimaan jaksa ini disamakan dengan seseorang yang menjadi narapidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.

Budiman juga mengaku kecewa dengan ketentuan yang dipakai oleh Panitia Penerimaan Calon Jaksa ini dan menurutnya merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara indonesia yang menghormati UU No. 1 Tahun 1974.

*Akan Menguji Materil Ke Mahkamah Konstitusi

Budiman mengaku sedang mempelajari Klausul " belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil" ini dan berencana akan menguji materil aturan-aturan yang memunculkan klausul tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.

Dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa "tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"  sehingga klausul " belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil" tersebut menurut Budiman berpotensi mencidrai hak konstitusionalnya.

Klausul tersebut menurut Budiman sering muncul didalam persyaratan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia, sehingga syarat seperti ini harus diuji materil terlebih dahulu. (Z.80)

 

Komentar

Loading...