Kasus Taqwa Terkait Pimpinan DPRK Jadi Perbincangan

TM.Nurlif Mulai Goyang Pimpin Golkar Aceh

IMG_9214

TOSKOMI.COM || Banda Aceh Setelah menunggu tiga bulan, kepastian adanya proses laporan HM Yusuf Ishak (mantan Ketua Harian) dan T Machsalmina Ali (mantan Sekretaris) DPD I Partai Golkar Aceh, terhadap DPP Partai Golkar (termohon I) dan DPD Partai Golkar Aceh (termohon II), akhirnya ditindaklanjuti Mahkamah Partai Golkar.

Itu sebabnya, selaku pemohon, HM Yusuf Ishak dan dan T Machsalmina Ali diminta Hakim Ketua Mahkamah Partai Golkar melalui panitera, Muh. Sattu Pali SH, MH, untuk hadir di Aula DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Pemanggilan dan proses tersebut berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan Mahkamah Partai Golkar, Nomor: 140/PAN-MPG/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang diterima media ini.

Selain kedua pemohon, Mahkamah Partai Golkar juga memanggil termohon yaitu DPP Partai Golkar serta DPD I Partai Golkar Aceh yaitu TM.Nurlif. “Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Partai Golkar, Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golkar, maka termohon wajib hadir, memenuhi panggilan Mahkamah Partai Golkar. Apabila termohon tidak hadir, maka termohon dianggap tidak menggunakan haknya dan majelis tetap akan melanjutkan pemeriksaan perkara dimaksud,” tulis surat panggilan Mahkamah Partai Golkar.

Sekedar mengulang, Teuku Machsalmina Ali, mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh menegaskan, dia dan HM Yusuf Ishak sudah mendaftarkan kasus pemberhentian dirinya ke Mahkamah Partai di DPP Partai Golkar, Jakarta. Pendaftaran itu  sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di partai ini, bila ada para pihak yang merasa dirugikan dari berbagai kebijakan dan keputusan. “Sudah, kemarin kami mendaftar. Selanjutnya menunggu pangilan untuk bersidang,” ujar T Machsalmina Ali atau akrab disapa Ampon Maks, Kamis pagi (11/5/2017) menjawab konfirmasi media ini.

Menurut dia, gugatan yang disampaikan dirinya bersama HM Yusuf Ishaq atau akrab disapa Cek Sup, merupakan yang ketiga sejak DPD I Partai Golkar Aceh dipimpin TM Nurlif.  Pertama, kasus yang dilaporkan Takwa, mantan pimpinan DPRK Aceh Tengah dan DPD II Partai Golkar Aceh Tengah. Saat itu, entah bisikan dari siapa, Nurlif menggantikan Takwa dengan Naldin sebagai pimpinan DPRK Aceh Tengah. Nah, merasa diselip dan dikerjain,  adik politisi senior Golkar asal dataran tinggi Gayo, Mahraje Wahab ini pun mengadu ke Mahkamah Partai Golkar. Setelah sempat bersidang, Majelis Hakim Mahkamah Partai, DPP Partai Golkar Jakarta akhirnya melakukan mediasi.

Ketika itu, Nurlif kelabakan dan akhirnya dia berjanji jika Takwa mau berdamai dia akan memberikan Takwa jabatan sebagai Ketua Harian DPD II Partai Golkar Aceh Tengah. Selain itu, sebagai nomor urut satu pada Pileg 2019 mendatang untuk kursi DPRK Aceh Tengah,” ungkap Ampon Maks.

Padahal, pergantian Takwa dengan Naldin juga melanggarkan pedoman organisasi (PO). Sebab, Naldin belum pernah duduk sebagai pimpinan dewan sebelumnya. Selain itu, dia berasal dari Partai PKNU. Ada dugaan, pergantian Takwa dengan Naldin dilapisi praktik cincai di belakang layar oleh oknum tertentu.

Kedua, sebut Ampon Maks, kasus yang melanda Yusniar atau akrab disapa Yuni, mantan anggota DPR Aceh. Saat itu, dia maju sebagai calon Walikota Langsa pada Pilkada 2017, namun kalah. Selanjutnya, dia ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kota Langsa, menggantikan T Hidayat. Namun, saat mau digelar Musda, Yuni minta ditunda tiga hari untuk membawa suaminya berobat ke luar negeri. Tragis, bukannya permohonan Yuni dikabulkan, malah dia diberhentikan dari Plt Ketua Golkar Kota Langsa. Selanjutnya, diserahkan pada Syukri Rahmat, saat itu, sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi. “Penunjukan Saudara Syukri pun sepihak, tanpa ada rapat. Itulah yang kemudian dijadikan alasan saya tidak bisa diajak bekerjasama,” ungkap Ampon Maks.

Tak terima diperlakukan semena-mena, Yuni akhirnya membawa masalah itu ke mahkamah partai. “Saat ini, sudah mulai bersidang. Nah, ketiga kasus yang menimpa dirinya dan Cek Sup serta tiga pengurus lainnya yang dinilai Ampon Maks sebagai bentuk kepemimpinan otoriter. "Ini baru dalam sejarah. Belum satu periode kepengurusan, sudah tiga kasus singgah di mahkamah partai. Kepemimpinan Nurlif benar-benar otoriter,” ungkap Ampon Maks. (Modusaceh.co)

Komentar

Loading...