DPRA Resmi Gugat Undang – Undang Pemilu

IMG-20170828-WA0011

TOSKOMI.COM || Banda Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Pemilu tahun 2017.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sudah mengesahkan Undang-undang pemilu nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang itu akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu 2019.

Akibat disahkannya UU Pemilu itu, dua pasal dalam UUPA tidak berlaku lagi. Yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4). Keduanya dianulir pasal 571 huruf D Undang-undang Pemilu.

"Gugatan DPRA ke MK resmi kami daftarkan terkait pasal UUPA yang dipreteli dalam UU Pemilu," kata Ketua Fraksi Partai Aceh Iskadar Usman Al-Farlaky kepada salah satu media, Senin (28/08).

Iskandar mengatakan upaya gugatan tersebut butuh dukungan semua pihak. "Mohon doa seluruh rakyat Aceh agar UUPA yang lahir dari bagian konsensus politik ini bisa terjaga marwahnya," ujarnya

Menurutnya dalam proses persidangan segala persoalan yurisdiksi nantinya dipercayakan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum.

"Sementara tim desk DPRA tetap melakukan fungsinya," jelas Iskandar.

Hadir pada pendaftaran gugatan tersebut Ketua DPRA Muharuddin, tim kuasa hukum DPRA Burhanuddin Jalil SH, Mukhlis Mukhtar SH, dan Zaini Djalil SH.(ajnn)

Komentar

Loading...