Jangan Salahkan Hukum Cambuk dalam Persoalan Investasi di Aceh

Pengamat Politik Hukum Aceh Erlanda Juliansyah Putra

TOSKOMI.COM || JAKARTA - Pengamat Politik Hukum Aceh Erlanda Juliansyah Putra menyikapi persoalan wacana pemerintah pusat dalam memodifikasikan hukuman cambuk di Aceh demi menjaga iklim investasi di Aceh. Salah satu penyebab viralnya pemberitaan cambuk selama ini tidak lain disebabkan oleh arus informasi yang tidak terbendung.

“Selama ini kan kebutuhan informasi masyarakat kita juga sangat tinggi, wajar bila terkadang persoalan seperti cambuk terkadang viral di sosial media, padahal kan yang terlihat di videokan tidak selamanya menyeramkan seperti itu, hanya terkadang kita saja yang salah dalam menilainya secara objektif,” kata Erlanda, Rabu (12/7) malam.

Ia mengatakan tidak mungkin pemerintah menyalahkan masyarakat, pasalnya masyarakat sudah sangat erat kehidupannya dengan sosial media, apa saja sekarang bisa dengan mudahnya tersebar di media sosial dan menjadi viral, hanya saja yang sulitnya adalah menjelaskan gambar atau video itu secara objektif dan menjadi viral.

"Salah satu solusinya adalah terletak pada pola edukasi dari Pemerintah Aceh selama ini sebagai tuan rumah pelaksanaan cambuk masih sangat lemah, sehingga yang tertangkap hanya pada persoalan efek jeranya saja, padahal ada sisi lain juga yang harus dimaksimalkan kepada masyarakat menjelang eksekusi dilakukan, misalnya dengan menjelaskan tujuan cambuk itu dilakukan menjelang eksekusi dilakukan itu juga sangat penting disampaikan kepada masyarakat kita," ungkapnya.

Saat ini, kata Erlanda, sudah ada tiga lembaga yang sangat efektif melakukan sosialisasi masalah cambuk, yakni Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan Mahkamah Syariah. Selama ini ketiganya sangat efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan cambuk dilakukan.

"Bisa saja sebelum jaksa mengeksekusi harus disampaikan kepada masyarakat yang menonton bahwa pelaksanaan cambuk yang dilakukan bukan semata mata ditujukan untuk menghakimi, melainkan ini menjadi media kita untuk saling bermuhasabah diri agar tidak terjerumus kehal yang sama," jelasnya.

Selama ini, Erlanda mengungkapkan persoalan hukuman cambuk selalu dipersoalkan justru bukan dari Aceh sendiri, melainkan dari luar aceh, bahkan ada lembaga yang terang terangan meminta Presiden Joko Widodo untuk menghapuskan cambuk.

Erlanda meminta agar permasalah cambuk tidak dikambing hitamkan untuk menghambat investasi. Pasalnya masih ada indikator pendukung lain yang juga harus diperhatikan dan tidak kalah penting dari persoalan cambuk.

"Harusnya, selain persoalan cambuk, Presiden bisa mendorong agar kebutuhan energi juga menjadi prioritas dalam mendukung investasi di Aceh, jadi jangan hanya cambuk yang dipersoalkan, lihat dari sisi lain juga, di Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam juga bisa berinvestasi secara baik, padahal disana juga ada pelaksanaan Syariat Islam," tegasnya. (AJNN.Net)

Komentar

Loading...