Irwandy-Nova, “AncamanPersukuan”, Jabatandan ALA

Sumber Gambar: Tribunews.com

Oleh: Kosasih Ali Abubakar

TOSKOMI.COM|| (22/6/2017) - Wilayah tengah Aceh saat ini dihangatkan dengan kritik dan lentingan ungkapan yang kurang berkenanyang kesemuanya diawali dengan kekecewaan keterwakilan SDM wilayah tengah pada Tim Adhock RPJM yang membantu BAPPEDA dalam pembuatan program pembangunan di Aceh. Pihak yang membela Irwandy mengatakan bahwa tim ini hanyalah tim kecil yang sifatnya sementara dan singkat masa kerjanya, hanya untuk melihat program yang sudah ada dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah Irwandy-Nova. Hal ini kemudian dikaitkan dengan program pembangunan di wilayah tengah hingga keterpakaian SDM di wilayah tengah yang pada dasarnya seharusnya bisa dimengerti. Akan tetapi hal ini bisa menjadi permasalahan ketika isu ini terus digosok sehingga mengkutubkan pihak yang setuju dengan pihak yang tidak setuju menjadi 2 kutub keras, karena sesungguhnya hal ini dampaknya menjadi kurang baik walau bisa dikelola.

Saya tergelitik menulis karena dikatakan jika Irwandy sebagai ahli propaganda karena dalam facebooknya menuliskan kata "Ancaman Persukuan", dilihat pada 19 Juni 2017),sebagai jawabannya atas kekurangsukaannya terhadap protes dari banyak elemen di Gayo. Bahkan kemudian ada yang menuliskan kalau nanti Irwandy tidak memberikan jabatan kepada suku Gayo maka Irwandy mengkhianati orang atau suku Gayo. Sekaligus mengobarkan kembali pemekaran ALA dari berbagai elemen di wilayah tengah itu sendiri. Dan nampaknya hanya akan bergulir ke tema2 tersebut ke depannya.

Sesungguhnya wilayah dataran tinggi Gayo atau wilayah tengah di Aceh harus diperhitungkan dalam setiap keputusan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh sendiri.Walaupun wilayah tengah didiami oleh suku Gayo yang dianggap sebagai minoritas, akan tetapi penguasaan wilayah mereka cukup signifikan di Aceh (baca: Kerajaan Linge),hal ini juga bisa dilihat dari penduduk lokal yang menggunakan bahasa Gayo/Alas di wilayah tengah ini. Fakta ini tentunya perlu dipahami oleh para pembuat kebijakan di Pusat maupun di Provinsi. Sehingga persepsi atau kebijakan pembangunan di wilayah tengah ini berbeda dan tidak berdasarkan populasi penduduk saja, akan tetapi penguasaan wilayah dan budaya serta Bahasa di wilayah tengah sehingga ada berkeadilan disitu.Sebagai bahan pemikiran kita adalah ketika kita melihat mayoritas agama di Indonesia adalah muslim, tapi bila melihat lebih dalam lagi maka pulau Jawa hampir 60% populasi di Indonesia (wilayah barat Indonesia), wilayah tengah dan wilayah timur juga banyak yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Bila kita memandang ini maka sudah barang tentu persepsi kita tentang Indonesia berubah sekaligus merubah cara pandang kita tentang visi pembangunan itu sendiri.

Hal yang sama juga dengan pembangunan infrastruktur di wilayah tengah amat penting bagi semua pihak, sekaligus juga mengingatkan jika populasi juga penting dalam melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, pemerintahan sekarang memperhatikan betul pembangunan pada wilayah tengah dan timur atas nama pemerataan pembangunan, dengan harapan akan diikuti dengan pemerataan dan peningkatan sumber daya manusianya. Pembangunan suatu daerah tanpa adanya pembangunan atau dukungan sumber daya manusia akan sulit berkembangnya. Sebagai contoh adalah Jerman, saat ini mereka kekurangan tenaga kerja, sehingga untuk mempertahankan stabilitas ekonomi mereka, mereka membuka pengungsi ke wilayahnya atau keran tenaga kerja asing ke Jerman. Qatar juga sama, lebih banyak penduduk pendatang daripada lokal untuk bisa menjalankan perekonomiannya. Mongolia kesulitan melakukan percepatan pembangunan karena belum adanya SDM pendukung, wilayah luas tersebut yang terletak diantara China dan Rusia hanya berpenduduk 2 juta orang saja.

Sedangkan terkait dengan pemakaian SDM wilayah tengah yang kemudian dikaitkan dengan Tim Adhoc RPJM yang kemudian dikaitkan dengan formasi jabatan eselon 2 maupun lanjutannya pada pemerintah Irwandy-Nova, maka saya juga usulkan kalau pemilihan jabatan harus lelang terbuka (tes kesehatan, tes potensi akademik untuk tahu kemampuan dasar dan kecenderungan serta menulis secara langsung di depan komputer terkait alasan dan program yang akan dia lakukan ketika menjabat sekaligus melihat portfolio dan wawancara yang dilakukan). Hal ini tentunya untuk mendapatkan pilihan terbaik dari putra-putri Aceh yang termasuk diantaranya ada pada wilayah tengah, sekaligus guna membangun budaya kompetisi secara nyata, bukan awang-awang atau budaya popular dalam mendapatkan jabatan (budaya permainan opini mendapatkan jabatan).Walaupun tidak menutup kemungkinan pemilihan seorang pejabat tersebut karena alasan politis rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan dan etisnya.

Sebagai seorang Gubernur mendatang tentunya Irwandy tidak bisa ditekan oleh elemen-elemen di wilayah tengah dengan seenaknya, karena perlu diingat kalau seorang pemimpin itu memilih pembantunya juga karena ada rasa kecocokan, bila tidak cocok tidak mungkin dipaksakan karena hanya akan memengaruhi roda pemerintahan yang akan dijalankan. Ingat, jangan sampai ada 2 Matahari Kembar!

Selain itu, pemilihan pejabat itu tentunya tidak terlepas dari alasan pemenuhan janji politis yang tidak mengganggu kinerja sekaligus melihat rasionalitas situasi dan kondisi serta bisa mengayomi semua, bukan hanya kepentingan satu golongan yang suka menekan-nekan saja. Intinya, seorang pemimpin jangan mudah dikalahkan oleh tekanan opini selama ia berpegang pada ketentuan hukum dan kepentingan orang banyak, bukan golongan. Hal ini juga perlu dipikirkan dari aspek strategi pembangunan yang dilakukan.

Perlu juga dilihat, ada yang menarik, ketika diangkat isu “Ancaman Persukuan” kemudian timbul isu “Ahli Propaganda”, walaupun keduanya masih dalam batasan yang masuk akal untuk pihak satu dengan yang lain secara hukum dan etika karena bisa saja kedua belah pihak akan saling menuntut karena menganggap pencemaran nama baik secara hukum, masih ada kehatia-hatian dalam ungkapannya. Sepertinya isu gayung bersambut ini akan terus ada dalam mencapai sebuah tujuan dari mereka yang sedang membangun sebuah opini. Perlu diingat, bahwa membangun opini itu perlu kepandaian dalam mengelola isu yang dilontarkan baik dari tema maupun waktunya.

Tapi hal yang perlu disadari adalah Irwandy-Nova adalah pilihan seluruh rakyat Aceh, bukan hanya rakyat wilayah tengah, sehingga opini saja tidak akan menyebabkan mereka jatuh, terlebih lagi bila hanya mewakili golongan saja. Kita berpikir buruk saja, ALA akan kembali menggeliat karena seperti biasanya bila ada sesuatu pada wilayah tengah akan dibarangi dengan isu ALA (bila melihat di sosial media), walau ada sebagian yang tetap berpegang bahwa isu ALA bukan sebagai bahan isu politik.Namun itu semua tidak ada hubungan dengan jabatan Irwandy-Nova sebagai pemimpin Aceh. Malah, bila Irwandy-Nova bisa memperlihatkan bahwa ada kaum rasisme yang mengancam perdamaian di Aceh malah hanya akan memperburuk perjuangan ALA, bukan lagi GAM yang mengancam tapi “Ancaman Persukuan” tadi yang mengancam perdamaian di Aceh. Hal ini berakibat kepada kekuatan Gubernur semakin kuat, sedangkan kekuatan ALA bisa jadi semakin kurang, karena alasan ancaman nasional untuk kehadiran ALA (sebagai salah satu alasan berdirinya provinsi ALA) akan berbalik 180 derajat isunya, seperti menepuk air dan menciprat wajah sendiri.

Bagi penggiat ALA tentunya tidak boleh terpancing dengan isu ini, terlebih lagi tujuan dari ALA itu bukan mencari-cari jabatan pada Provinsi Aceh, tapi Gubernur yang berasal dari Gayo. Ketika isu pemekaran provinsi ALA kemudian dibenturkan dengan sebagian orang yang ingin jabatan, bahkan ada kesan isu ALA ini kemudian dikaitkan dengan isu jabatan. Mereka yang memikirkan jabatan itu yang perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya, terlebih lagi jika hanya memperjuangkan orang per orang untuk mendapatkan sebuah jabatan bukan membangun sistem sesuai kemampuan dalam memperoleh jabatan. Mereka yangmemperjuangkan orang per orang dalam jabatan, bukan sistem telah menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam berkompetisi secara sehat atau sedang mabuk akan gelar dan semacamnya atau sedang dalam euforia merasa paling hebat sehingga lupa untuk menyadari bahwa kakinya masih menapak tanah atau menapak lautan. Jangan sampai penggiat ALA dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang yang haus jabatan atau isunya kemudian dikerdilkan setelah diangkat setinggi langit.

Hal yang sama bagi para akademisi, tugas kita akademisi bukan mengemis atau lebih hebat lagi merampok jabatan dengan ancaman yang dibungkus dalam permainan opini. Tugas akademisi adalah menjelaskan pentingnya wilayah tengah dan membangun sistem sistem di Aceh berdasarkan keadilan dan profesionalisme serta transparan, bukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) atau kepentingan orang per orang atau golongan. Karena kepentingan perdamaian dan pembangunan berkeadilan di Aceh dan wilayah tengah menjadi lebih utama.

Para politisi juga sama, hal yang perlu diingat adalah Irwandy-Nova kini berkuasa dan harus diberikan kesempatan, janji politik yang harus dipenuhi sebagai konsukuensi dari Irwandy-Nova yang juga perlu disadari sebagai kemenangan dari sebuah perjuangan politik juga.Namun, jangan sampai kepentingan politiknya menjadi golongan atau rasisme, disinilah Irwandy-Nova menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin yang sudah didukung dari banyak pihak, termasuk suku Gayo.

Terakhir, masyarakat Gayo dan Aceh harus semakin cerdas dan matang dalam menghadapi ini, karena pertikaian tidak akan menyelesaikan masalah. (Rel)

 

 

Komentar

Loading...