PKN Laporkan Kasus Korupsi Sapi Ke Kejari Takengon

PKN Laporkan Korupsi Sapi Ke Kejari Takengon

TOSKOMI.COM|| Takengon (13/6/2017) – Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnakan diri Pemantau Keuangan Negara (PKN) melaporkan dugaan korupsi pengadaan bibit sapi Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh Tengah Tahun 2016 ke Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Yaser Menjelaskan,  Bermula dari laporan masyarakat kepada PKN atas matinya sapi mati di kampung mungkur kecamatan linge kabupaten Aceh Tengah waktu sebulan yang lalu.

Sapi yang mati berjumlah 51 Ekor, yang terdiri dari Kelompok ternak Di Kecamatan Linge dan Kecamatan Jagong Jeget..

Menurut Yaser, Proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 2.374.700.000,-  (OTSUS) Tahun anggaran 2016 dengan rekanan CV. Intan Ramadhina yang beralamat Jl. Syarief Thaib Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh - Banda Aceh (Kota) – Aceh Direktur Darman Yunus diguga tidak sesuai.

Menurut Yaser, bahwa berdasakan SP2D, pembelian barang pembayaran tersebut sudah 100%. Namun, masih banyak kejanggalan dalam proyek tersebut.

Bahwa menurut Yaser, dari 151 Ekor Sapi yang diserahkan kepada masyarakat tersebut, keadaan sapi tersebut sangat mengenaskan. Dengan pelanggaran spesifikasi; Warna tidak sesuai, keadaan sakit, kurang giji, waktu kematian terlalu dekat dengan pembagian,Tinggi Gumba juga tidak sesuai (103 CM)  padahal umur sapi tersebut diklaim sudah mencapai 1 Tahun, serta berpenyakit dengan indicator mati mendadak.

Tim PKN melanjutkan investigasi dan ada beberapa sapi yang dalam keadaan sakit , kurus dan ada dalam waktu dekat bibit sapi tersebut mati dengan tiba - tiba dan yang paling menakjubkan sapi tersebut tidak di karantina di kampung mungkur dan langsung di distribusi kepada masyarakat" ungkap dari beberapa ketua kelompok dan anggota.

Setelah Tim PKN meminta data kepada dinas tersebut dan dalam data serah terima bahwa sapi itu harus berumur 18 atau 24 bulan , namun menurut keterangan ketua kelompok bahwa sapi tersebut ada yang sebagaian masih ber umur 6 / 7 dan 12 bulan Tahun Anggaran 2016 dengan Nilai Kontrak 2. 374.700.000,-..

Selanjutnya menurut Yaser,pelanggaran tersebut sudah memenuhi unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 9 UU 31 Tahun 1999 Tengtang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan meminta Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk memeriksa KPA yakni Drh. Rahmandi, PPATK proyek tersebut dan rekanan.

(Z.80)

Komentar

Loading...