Presidium GMNI : UKP-PIP Harus Bisa Pastikan UU dan Kebijakan Pemerintah Sesuai Nilai Pancasila

IMG_5258

TOSKOMI.COM || Jakarta - Mantan Ketum PP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tweedy Noviadi menyambut baik langkah pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Tweedy berharap, unit kerja ini bisa memastikan semua Undang-Undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana diketahui, keputusan pembentukan unit ini diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Unit kerja itu berada langsung di bawah Presiden Joko WIdodo.

"Kita berharap UKP-PIP bisa memeriksa semua UU baik yang ada maupun yang akan disahkan serta kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Tweedy saat acara diskusi PP GMKI yang bertajuk "Orang Muda Bicara Pancasila" di Sekretariat Yayasan Komunikasi Indonesia, Matraman, Jakarta, Selasa (6/6).

Selain Tweedy, hadir juga sebagai pembicara Mantan Ketum PB HMI Noer Fajriansyah, Mantan Ketua Umum PB PMII Addin Jauharudin, Mantan Presidium Pusat KMHDI I Made Bawa Yasa, Mantan Ketum PP PMKRI Lidya Natalia Sartono, Mantan Ketum PP GMKI Ayub Manuel Pongrekun, Mantan Ketum PP KAMMI Andriyana, Mantan PP HIKMAHBUDHI 2014-2016 Suparjo dan
Mantan Ketum DPP IMM 2012-2014 Jihadul Mubarok.

Tweedy menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasikan dalam UU dan kebijakan pemerintah sehingga apa yang dilakukan pemerintah dan rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi sudah dinyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

"Jangan sampai dasar negara kita Pancasila, tetapi UU Pangan atau Pendidikan-nya bernilai kapitalis. Ini bisa jadi tidak sinkron dan sangat berbahaya," tandas Dosen Universitas Bung Karno ini.
Tweedy juga berharap pengujian UU di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpatok pada pasal-pasal UUD 1945. Karena, menurut dia, UUD 1945 tidak hanya pasal-pasalnya, tetapi juga Pembukaan UUD 1945 di mana terdapat nilai-nilai Pancasila.

"Selama ini, kita memang mendengar bahwa UU tertentu diuji terhadap pasal-pasal tertentu dari UUD 1945 dan jarang menyebut Pembukaan UUD 1945. Padahal, pada Pembukaan tersebut terdapat nilai-nilai Pancasila. Kita berharap hakim MK memperhatikan hal tersebut, sehingga UU tersebut diuji, apakah sesuai UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila," terang dia.

Selain itu, Tweedy berharap UKP-PIP bisa memastikan Pancasila menjadi pedoman bagi pejabat negara dan publik baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan begitu, kata dia, pejabat publik bisa menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana menerapkan Pancasila dalam sikap dan perilaku di masyarakat.

"Nah, pada akhirnya Pancasila menjadi pedoman dan etos bagi masyarakat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut melalui teladan dan pendidkan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini tugas berat bagi UKP-PIP," tutur Tenaga Ahli DPR ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Pancasila bukan "alat" pemersatu. Pasalnya, jika Pancasila dianggap sebagai "alat", maka "alat" tersebut bisa tidak dipakai pada saat persatuan tercapai.
"Jadi, menurut saya, Pancasila adalah wadah pemersatu, bukan alat pemersatu. Sebagai wadah, Pancasila menjadi tempat di mana segala perbedaan bisa hidup. Makanya, di dalam Pancasila, keberagaman sangat dihargai dan dijunjung tinggi," pungkas dia. (beritasatu)

Komentar

Loading...