Ketua KIP Bener Meriah Diberhentikan karena Aniaya Anggotanya

foto-kip-dipecat-482x320_2325

Jakarta, DKPP- Ketua Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Iwan Kurnia, Kamis (1/12), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan dinilai masuk kategori berat, sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah pemberhentian tetap.

“Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Iwan Kurnia selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah sejak dibacakannya Putusan ini,” demikian petikan amar putusan seperti dibacakan oleh Anggota Majelis Ida Budhiati di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Pelanggaran etis yang dilakukan oleh Iwan Kurnia berkaitan dengan laporan oleh Anggotanya, Anwar Hidayat Dahri. Dalam sidang pada 2 November 2016, Anwar Hidayat menyampaikan bahwa laporannya terkait penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Iwan Kurnia terhadap dirinya di ruang kerja Iwan.

Waktu itu Iwan menanyakan soal dokumen hasil rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena Anwar adalah Ketua Pokja seleksi anggota PPS. Mendapat jawaban tidak mengenakkan dari Anwar, Iwan kemudian terpancing emosinya dan melakukan pemukulan.

Dalam pembelaannya, Iwan menyebut, dia menanyakan data hasil rekrutmen PPS karena mendapat laporan adanya kejanggalan serta protes-protes dalam rekrutmen. Di antara kejanggalan, menurut Iwan, ada anggota PPS yang tidak pernah ikut ujian seleksi tapi masuk menjadi anggota PPS. Iwan juga berpendapat, laporan atas dirinya ke DKPP tidak tepat karena itu kasus pemukulannya merupakan ranah pidana. Seperti diketahui, Iwan telah ditahan di Rutan Takengon, Aceh, atas kasus ini. Sidang DKPP pada 2 November 2016 juga digelar di Rutan.

Atas pembelaan Teradu Iwan, DKPP berpendapat lain. DKPP dalam pertimbangan putusannya menilai, perbuatan Iwan telah masuk kategori pelanggaran etik. Status Iwan sebagai terdakwa dan telah ditahan menjadi bukti bahwa pemukulan telah dilakukan. DKPP menilai, kekerasan fisik sebagai cara penyelesaian masalah menjadi bukti gagalnya kepemimpinan Teradu dan prinsip kerja KIP yang collective collegial. Teradu Iwan dinyatakan melanggar pasal 7 dan 8 soal asas tertib dan saling menghargai sesama penyelenggara Pemilu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Di samping putusan perkara Bener Meriah, DKPP hari ini juga memutus tujuh perkara lainnya. Ketujuhnya adalah perkara KPU Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah; Panwas Kab Buru, Maluku; Panwas Muna Barat, Sultra; PPK di Sangihe, Sulut; KPU Rokan Hulu, Riau; KPU dan Panwas Kab Sorong, Papua Barat; serta Panwascam Kebayoran Lama, DKI Jakarta. Dari delapan putusan, DKPP memberhentikan tiga penyelenggara Pemilu, yakni dari KIP Bener Meriah, Panwascam Kebayoran Lama, dan KPU Rokan Hulu. (Arif Syarwani)

 

Sumber

Komentar

Loading...