PUNGLI Dan Intimidasi di duga kuat dilakukan oleh Ketua PN Takengon

img_7611

Toskomi.com ||Aceh Tengah – Pungutan Liar dan Intimidasi yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Takengon Kabupaten Aceh Tengah ternyata pelakukanya di Duga Kuat dilakoni oleh Ketua PN Takengon sendiri.
Korban dari Pungutan Liar (PUNGLI) dan Intimidasi tersebut merupakan Pegawai Honorer Instansi Pengadilan Negeri (PN) Takengon sendiri, pegawai honorer yang berjumlah 11 orang tersebut merupakan pegawai yang sudah lama masuk honorer dimulai dari tahu 1999 S/d 2000 sebanyak 6 Orang, dan 5 orang lagi masuk tahun 2014 dan secara keseluruhan 11 pegawai honorer ini sudah masuk dalam DIPA dan sudah terdaftar di Mahkamah Agung RI sebagai honorer K2.
Korban yang merupakan pegawai honorer di Pengadilan Negeri Takengon melaporkan kejadian ini kepada GeRAK Gayo untuk mendapatkan keadilan yang mana pegawai honorer di PN Takegon sudah 16 Tahun masa kerja mereka belum pernah mendapat perlakuan semacam ini dari sekian banyaknya pergantian Ketua PN Takengon perlakuan yang kita anggap seperti perilaku penjajah “KOLONIAL” dalam artian telah merampas hak hak pegawai honorer dengan Paksa.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Takengon yang baru menjabat dua bulan sudah memasukan 4 (Empat) Keluarga nya untuk bekerja di PN Takengon, pada bulan Februari tahun 2016 Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Takengon memasukan keluarganya yang bernama RAHMAD REJEKI, MAHDALENI, WIDYA PUJI LESTARI, dan ILHAM ELFIZA. dan merupakan keponakan/saudara dari KPN Takengon sendiri, ke emapat pegawai baru tersebut merupakan pegawai Bhakti dan tidak menuntut gaji dari siapapun.
Setelah 4 (empat) tenaga bhakti PN Takengon tersebut masuk bekerja, KPN Takengon melakukan intruksi kepada pegawai honorer yang berjumlah 11 orang utuk dilakukan pemotongan Gaji dari bulan Maret S/d April tahun 2016 sebesar Rp.70.000 per orang. Dan terjadi lagi pemotongan Gaji pegawai honorer yang berjumlah 11 orang dari bulan Mei S/d D Sekarang sebesar Rp.200.000 per orang. Semua gaji yang di potong tersebut peruntukanya adalah untuk menggaji tenaga Bhakti yang berjumlah 4 (empat) orang yang merupakan Saudara KPN Takengon.
Bagi pegawai honorer yang berjumnlah 11 orang yang tidak mau gajinya di potong maka akan di paksa untuk membuat surat pengunduran diri dari pegawai honorer di Pengadilan Negeri (PN) Takengon dan akan mendapat kan sanksi sanksi lainya sepeti tugas tugas yang berat agar kemudian pegawai honorer yang sudah puluhan tahun honorer merasa tidak nyaman lagi bekerja sehingga akan keluar dengan sendirinya dari pegawai honorer di Pengadilan Negeri Tekengon.
Akibat kebijakan KPN Takengon yang diluar kewenanganya tersebut telah terbukti satu dari sekian pegawai honorer yang sudah lama honorer Mengundurkan diri dari pegawai honorer di Pengadilan Negeri (PN) Takengon, Pegawai honorer yang mengundurkan diri tersebut atas nama ADI WIDODO karena selalu mendapat tekanan dari Ketua Pengailan Negeri (KPN) Takengon ibuk TUTY ANGGRAINY, SH.

Dari sekian banyaknya kebijakan KPN Takengon yang di luar aturan sehingga banyak menimbulkan insiden atar pegawai di Pengadilan Negeri (PN) Takengon, yang mana keributan keributan atar pegawai ini ada yang sampai menjadi tahanan Polres Aceh tengah karena salah seorang tenaga honorer yang memiliki masa kerja 16 tahun bertikai dengan sekretaris Pengadilan Negeri Takengon, namun Sekretaris PN Takengon sebagai pelapor sudah mencabut laporan polisinya untuk kemudian berdamai namun Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Takengon tidak mau menandatangani surat perdaiaman antara pegawai honorer dan skretaris PN Takengon hal ini di kerenakan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Takengon menginginkan pegawai honorer yang sudah lama bertugas agar masuk dalam penjara agar kemudian niatan Ketua Pengadilan Negeri Takengon dapat dengan mudah memasukan Keluarganya dalam data Honorer K2 sebagai pengganti dan kibijakan kebijakan yang menyalahi aturasn seperti Pemotongan Gaji Pegawai Honorer dan intimidasi yang dilakukan KPN Takengon tidak dapat terungkap.
GERAK Gayo dalam hal ini akan melaporkan tindakan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Takengon kepada Mahkamah Agung Repoblik Indonesia hal ini menjadi perhatian kusus untuk GeRAK Gayo dimana saat ini presiden sedang gencar gencarnya mebrantas tindakan Pungutan Liar (PUNGLI) dan Intimidasi, belum lagi ada rumor di Pengadilan Negeri Takengon ada Pungutan utuk setiap kali meleges di bandrol Sebesar Rp. 100.000,- hal ini diduga kuat atas perintah KPN takengon.
Hampir keseluruhan pengawai Pengadilan Negeri (PN) Takengon membuat surat pernyataan atas tindakan Ketua Pengadilan Negeri Takengon. Untuk kemudian meminta mahkamah agung menurunkan Tim untuk melakukan Investigasi atas tindakan tindakan yang menyalahi aturan tersebut demi nama baik institusi peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat aceh tengah konon Pengadilan Negeri (PN) Takengon sebentar lagi akan naik kelas menajadi Pengadilan Kelas I. (Pess Release) Sumber : Baranewsaceh.co
Ttd
Aramiko Aritonang
Koordinator Gerak Gayo

Komentar

Loading...