Ketua DPRK & PLT Bupati Bener Meriah “Main Mata”

satria-kembeh

TOSKOMI.COM | DPRK Bener Meriah merupakan lembaga yang harus bertanggung Jawab atas Kegiatan Pemerintah Bener Meriah (PEMDA BM) yang mendahului anggaran sebesar Rp. 27.718.478.568,00- (Dua Puluh  Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Kami Menduga adanya Permufakatan Jahat Antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bener Meriah (DPRK-BM) Sdr. Guntarayadi, SP dengan Pihak Eksekutif untuk mengakal-akali kegiatan yang kami Duga Kuat fiktif tersebut.

Bahwa dalam APBK-P 2016 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016. Pada prinsipnya DPRK memiliki salah satu fungsi Budgeting (anggaran) yang mengharuskan setiap kegiatan/program Pemerintah harus memperoleh persetujuan dari DPRK agar secara prosedur syah dilakukan (Legal prosedure). Namun hari ini 25 Kegiatan PEMDA BM yang tertuang dalam APBK-P Tahun 2016  (Mendahului Anggaran) secara mulus sudah terlaksana.

Bahwa kami menduga  antara PEMDA BM dengan DPRK BM yang dipimpin sdr. Guntarayadi, SP telah bermain mata, karena mayoritas dari 25 kegiatan tersebut belum mendapat persetujuan dari badan Anggaran DPRK-BM namun ketua DPRK-BM nampaknya sangat ambisius mengesahkan APBK-P Tersebut.

Dari 25 kegiatan tersebut hanya kegiatan Pembangunan Parit Isolasi Kemananan Gajah yang berpotensi bisa dianggarkan karena statusnya (Darurat), potensi darurat lainya mungkin terjadi di Dua Kegiatan BPBD yakni Pelaksanaan Pengangganan Kedaruratan & Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana namun hal ini juga diragukan realisasinya.  Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan apakah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor di Kantor Dayah, Disdukcapil, Sekretariat DPRK, Sekertariat Daerah, PPKD, BPM dan DKPP termasuk statusnya Darurat??? Dan apakah Kunjungan Kerja Ketua DPRK layak dimasukan kelam kegiatan yang mendahului anggaran??? Dan hal ini juga merupakan keteledoran Ketua Tim TAPK yang diketuai Sekda (ex- officio).

Dilain itu secara keseluruhan APBK-P 2016 yang sebesar Rp. 197 Milyar yang akan di Sahkan oleh DPRK Bener Meriah banyak mendapat penolakan dari elemen sipil dan mayoritas anggota DPRK Bener Meeriah tersebut, terkecuali Ketua DPRK dan Wakil ketua DPRK yang secara tergesa gesa ingin mengesahkan APBK-P Tahun 2016 secepatnya hal ini diduga kuat meraka adalah dalang dari kejahatan kemanusiaan “Korupsi”  yaitu perampok uang rakyat selain dari pada pimpinan DPRK PLT Bupati dan Sekda adalah pihak yang Wajib bertanggungjawab atas dihambur hamburkannya uang rakyat Bener Meriah yang tidak ada manfaatnya itu salah satu contoh pembuatan POT BUNGA sebesar Rp. 400 Juta saja masuk dalam kegiatan mendahului anggran dan ini merupakan kegiatan yang tidak Urgen/mendesak, belum lagi pengadaan pembelian GORDEN yang menelan biaya sebesar Rp. 1 Milyar.

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa Pengesahan APBK-P Bener Meriah telah melanggar peraturan Perundang –Undangan yang berlaku sehingga kami menuntut:

  1. KPK, Kejaksaan di setiap tingkatan dan Kepolisian di semua tingkatan untuk melakukan penyelidikan terhadap Penyalahgunaan Anggaran APBK-P 2016.
  2. Mendesak DPRK-BM untuk meninjau kembali APBK-P 2016 dan membatalkan seluruhnya anggaran yang mendahului anggaran karena telah sah dan meyakinkan menyalahi prosedur peng-anggaran.
  3. Mendesak DPRK BM untuk membuat pansus usulan Anggaran APBK-P senilai Rp. 197 Milyar (Rilis)

 

Selasa, 25 Oktober 2016

Koordinator Lapangan

Satria Darmawan

Komentar

Loading...