Banjir di Takengon, Aktivis Sodori Solusi Permanen

F86A7303-A4C2-419B-B6C2-9FF756BE8DD7

TOSKOMI.COM - Terjadinya banjir di beberapa titik di kota takengon dan hampir setiap tahun kembali mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Aktivis Gayo Yusuf Sabri menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki upaya yang kongrit terkait hal ini.

“Ada yang salah dalam tata kota pembangunan negeri di atas awan yang di kenal memiliki potensi parawisata ini” Kata Yusuf Sabri.

Yusuf mencontohkan seperti Jl. Sengeda (Jelen Lintang) yang terlihat semakin semeraut dan terkesan seakan-akan dibiarkan. 

“Kalau kita lihat Jl. Sengeda ini sudah tidak adanya bahu jalan akibat masyarakat yang memiliki toko di sepanjang jalan lintang ini sudah membeton, sehingga parit di sepanjang jalan sengeda banyak yang tertutup.”

Yusuf meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan penataan ulang dan melakukan penertiban kepada pemilik pemilik toko sesuai dengan Izin Bangunan dan peraturan perundang undangan. Hal ini diperlukan agar terjadi ketertiban sehingga Kota Takengon bebas dari banjir.

“Kami meminta kepada pemerintah agar melakukan penataan dan penindakan bagi setiap warga yang tidak tertib dalam membangun Toko di sepanjang jalan sengeda” Tegas Yusuf.

Aktivis Gayo Merdeka, Yusuf Sabri Rahman, S.Pd

Selanjutnya kata Yusuf sistem drinase di Kabupaten Aceh Tengah khususnya di seputar Kota Takengon untuk diperbaiki. Menurutnya harus ada study dari belbagai ahli mengenai kebutuhan drainase di Kabupaten Aceh Tengah.

“Sejauh ini terkesan Drainase dibangun asal jadi tanpa ada kajian ilmiah, sehingga pembangunan tersebut tidak efektif” Tambah Yusuf.

Yusuf juga mendesak agar Pemerintah Daerah harus membangun drainase induk agar semua saluran yang di aliri oleh limbah masyarakat dapat di salurkan ke drainase induk. Hal ini selain menjamin tidak terjadinya banjir, juga menjamin Danau Lut Tawar tidak tercemar.

Yusuf juga mendesak agar Pemerintah Daerah bersama DPRK untuk membuat Qanun Tentang Fasilitas Publik agar halaman rumah warga tidak boleh lagi di beton melainkan harus di pasang bata paving block sehingga setiap sudut kantor dan rumah warga menjadi tempat serapan air bila musim penghujan tiba.

Hal ini penting untuk cepat di buat regulasinya dan setiap rumah warga dan pasilitas publik yang milik pemerintah dan swasta harus segera membongkar halaman yang sebelumnya sudah di beton atau di sementara agar di ganti dengan paving block.

Mengapa hal ini perlu di lakukan sejak dini sebelum negeri kita ini menjadi negeri yang semerawut dan kota bandung sudah lebih duluan menerapkan peraturan agar semua halaman fasilitas publik dan rumah warga yang berada di kota bandung agar di pasang Paving block.

Komentar

Loading...