Direktur RSUD Datu Beru Takengon Dilaporkan Ke Polda Aceh

IMG-20210106-WA0021

TOSKOMI.COM II BANDA ACEH - Kisruh antara Dokter di Aceh Tengah tak kunjung usai, pada waktu lalu dr Muhammad Yusuf beserta pengacaranya menggugat Direktur RSUD Datu Beru Takengon atas dugaan tindakan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Takengon Aceh Tengah.

Dalam Proses Persidangan di pengadilan negeri takengon pada saat itu berbagai cara sudah di upayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak bahkan tahap mediasi sudah juga di tempuh namun tidak menuai hasil.

Tak puas dengan hasil yang di dapatkan, dr Muhammad Yusuf beserta kuasa hukumnya mendatangi Polisi Daerah (POLDA) Aceh, Rabu 06/01/2020.

Kuasa hukum dr Muhammad Yusuf menjelaskan "Klien kami membuat laporan ke POLDA Aceh atas dugaan pelanggaran tindak pidana 266 KUHPidana , yang dilakukan direktur RSUD Datu Beru dr Hardi Yanis SP PD."

"Dengan surat yang dikirimnya ke Bupati Aceh tengah dimana dalam surat tersebut seolah-olah klien kami telah melakukan pelanggaran etik kedokteran dan atas hal itu klien kami di pindahkan dari RSUD Datu Beru ke puskesmas, dimana di RSUD Datu Beru, klien kami sebagai Dr.specialis dipindahkan menjadi staff biasa di puskesmas, akibat dari tuduhan tersebut yang sama sekali klien kami tidak pernah melakukannya dan klien kami tidak pernah diperiksa di komite medis Rumah sakit dan organisasi IDI aceh tengah, dasar apa Direktur RSUD Datu Beru menyatakan dalam surat nya ke Bupati Aceh Tengah menyatakan klien kami telah melanggar etik, sedangkan klien kami tidak pernah dinperiksa dan bahkan di putus melanggar etik.
jelas hal ini adalah suatu tuduhan yang tak berdasar, maka dari itu kami berharap pihak Polda aceh dapat menindak lanjuti laporan klien kami dengan maksimal"

Dedi menambahkan, sebelumnya dr. Muhammad Yusuf pernah membuat laporan di Polres Aceh Tengah namun berakhir mediasi dan di SP3. Namun, pihak dr. Yusuf meminta agar laporan tersebut dibuka kembali demi keadilan tegaknya supermasi hukum dan suatu bentuk pembelajaran hukum bagi masyarakat luas.

"Satu lagi, berdasarkan konseling yang kami lakukan di Polda Aceh, salah satu laporan klien kami di Polres Aceh Tengah yang di SP3  akan kami mohonkan dibuka lagi yaitu laporan tentang pencemaran nama baik, akan kami mohon kan untuk di buka kembali, dan di gelar di polda aceh, sebab ada novum (bukti baru) atas laporan tersebut,  dan apabila tidak di buka kami kuasa hukum akan melakukan upaya hukum praperadilan untuk permasalahan SP3 laporan klien kami"

"Atas dua laporan pidana yang dilakukan oleh klien kami, dan satu gugatan perdata, adalah suatu bentuk keseriusan klien kami dalam mencari keadilan, dan tegaknya supermasi hukum, dan ini suatu bentuk pembelajaran hukum bagi masyarakat luas, agar tidak adalagi penyalah gunaan wewenang (abuse of power)  sebagai pemegang kekuasaan dengan mengesampingkan aturan-aturan dan administrasi-administrasi yang benar, tandas Dedi Suheri. SH"
(Dedy Ar)

Komentar

Loading...