Pelayanan Dinas Kominfo Buruk, GmnI Minta Bupati Shabela Evaluasi Jajaranya

GMNI Aceh Tengah

TOSKOMI.COM|| Pelayanan Publik Dinas Kominfo Aceh Tengah dinilai buruk dan meminta Bupati melakukan evaluasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua GmnI Aceh Tengah, Mulyadi kepada media ini (18/11/2020).

Dalam siaran persnya Mulyadi menguraikan kronologi bahwa pada hari Rabu (18/11/2020) dia dan rekanya mendatangai kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tengah (Diskominfo Aceh Tengah) untuk meminta dokumen informasi diberberapa Dinas dilingkungan Kabupaten Aceh Tengah.

Mulyadi tiba di Diskominfo Pukul 09:05 dan pada saat itu melihat kantor dalam kondisi terbuka. 

Mulyadi dan Rekanya pada saat itu mendatangi salah seorang pegawai dan menanyakan siapa Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), tapi pegawai tersebut hanya bisa menunjukkan ruangan PPID yang terletak di sebelah kiri dari pintu masuk.

Setelah mengetahui ruangan PPID, Mulyadi dan Rekanya membuka pintu dan melihat ruangan tersebut dalam keadaan kosong sehingga mereka bertanya kepada pegawai tersebut kemana pejabat PPID. Pegawai tersebut kemudian menjelaskan bahwa saat PPID belum hadir.

Mulyadi dan rekanya disarankan untuk menunggu diruang tunggu oleh pegawai tersebut dan mereka mengaku memilih untuk menunggu. Sebelumnya mereka disempat bertanya kepada Pegawai tersebut berapa lama mereka menunggu, namun pegawai tersebut bilang sebentar.

Foto Mulyadi disebuah ruang kosong yang diduga adalah ruang PPID Diskominfo Aceh Tengah. Sumber Foto: Mulyadi

Menurut Keterangan Mulyadi, bahwa dia juga melihat ruangan Kepala dinas juga tertutup dan menduga bahwa saat itu Kadis juga tidak berada di Lokasi.

Kemudian sampai pukul 10:00 WIB, Mulyadi melihat bahwa ruangan tersebut masih kosong, sehingga mereka kembali bertanya kepada pegawai tersebut mereka memperoleh jawaban yang sama.

Mulyadi juga mengaku sudah mengisi buku tamu sebagai bukti bahwa dia telah hadir di kantor tersebut.

Lewat siaran Persnya tersebut Mulyadi mengaku kesal dan meminta agar Bupati Aceh Tengah sebagai Pembina PPID yang saat ini masih dijabat oleh Drs. Shabela Abubakar untuk melalukan pembinaan terhadap Diskominfo yang dalam hal ini adalah PPID Utama.

“Pelayanan Diskominfo Aceh Tengah buruk, saya Pribadi dan mewaliki GmnI Aceh Tengah untuk melakukan Evaluasi tershadap mereka” Kata Mulyadi.

Apalagi Pemerintah Aceh Tengah dalam sebagaimana tertuang dalam RPJM bahwa Pemkab juga berkomitmen dalam menjalankan Reformasi Birokrasi. Pelayanan bobrok saat ini adalah tamparan telak untuk Bupati.

Mulyadi juga mendalilkan bahwa Hak untuk tahu adalah hak konstitusional dan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Oleh karena terang Mulyadi, telah menjadi hak yang melekat pada setiap warga negara, maka di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan di Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu.

Sempat Menelfon Kadis Tapi Tak Diangkat

Mulyadi juga mengaku sudah sempat menelfon Kepala Dinas Kominfo, Khairuddin ST MM ke nomor telefon +62 821 66561xxx namun tidak diangkat.

Disisilain toskomi.com juga mencoba melakukan klarifikasi terhadap informasi ini, namun tidak banyak informasi didapat. 

Khairuddin saat ditelefon tidak merespon, dalam percakapan via whatsapp Juga tak banyak informasi yang didapatkan. 

“Waalaikumsalam, mohon maaf siapa asn atau bidang yang dijumpai di diskominfo yg tidak memberikan informasi trims pak zikri” tulisnya. 

Media ini juga measih mengunggu penjelasan resmi dari Dinas Kominfo sebagai upaya mejaga kulitas berita yang berimbang. [Ahlaz Zikri]

Komentar

Loading...