Mantan Bupati Bener Meriah Nyicil Uang Pengganti Ke KPK

mantan-bupati-bener-meriah-aceh-nyicil-uang-pengganti-ke-kpk-lpwPeVC5Ai

TOSKOMI.COM II JAKARTA - Mantan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani telah menyicil uang pengganti kerugian negara, akibat korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar muat Sabang, Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Ruslan Abdul Ghani menyetor cicilan kerugian negara kepada lembaga antirasuah secara bervariasi mulai Rp50 juta, hingga Rp700 juta sejak 10 Januari 2017.

"Di tanggal 8 Juni 2020 tersebut merupakan pembayaran cicilan ke-25 sehingga uang pengganti yang sudah di bayarkan oleh terpidana hingga saat ini sebesar Rp2.705.188.794 dari total kewajiban uang pengganti sebesar Rp4.360.000.000 yang dibebankan kepada terpidana," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (10/6/2020).

 
Ali menegaskan, KPK akan terus berupaya melakukan penagihan uang pengganti kepada para terpidana untuk memaksimalkan pemasukan negara melalui pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi.

"Terpidana Ruslan Abdul Gani sebelumnya adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan dermaga bongkar Sabang pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2011," tandasnya.

Seperti diketahui, Ruslan selaku mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan mark up anggaran pembangunan dan penunjukan langsung pihak swasta untuk menjalankan proyek pembangunan dermaga bongkar muat Sabang pada 4 Agustus 2015.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim memvonis Ruslan dengan hukuman lima tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4,36 miliar.

Ia disangkakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana atas terdakwa dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata ketua majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Mas'ud, di Jakarta, Rabu 23 November 2016 lalu.  (Okezone.com)

Komentar

Loading...