Saat Musibah Rakyat, Pejabat Malah Mengurus Mutasi

IMG-20200505-WA0004

TOSKOMI.COM II BENER MERIAH (Selasa 05/05/2020) Sebuah perjuangan selalu butuh dorongan dan dungkungan penuh dari berbagai kalangan agar setiap mereka yang berjuang memiliki motivasi untuk segera menuai hasil nya.

Namun pandangan rifki adrian Beda hal nya dengan para penguasa di daerah tercinta kabupaten bener meriah, di tengah mewabahnya virus corona atau covid-19 dan dilema pemerintah daerah bener meriah yang timbul di tengah masyarakat tidak pernah abis untuk menjadi perbincangan.
Jika yang di bicarakan adalah suatu prestasi maka mungkin hal itu dapat kita beri apresiasi, tetapi hal ini bukan sebuah prestasi melainkan bagai sebuah pekerjaan yang entah brantah bagaimana pengimplementasianya dan sehingga amburadul di tengah masyarakat.

Hari ini kata rifki pemerintah daerah adalah garda terdepan sebagai ranah esekutif untuk menangani dan memberikan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan peratuan pemerintah No 96 tahun 2021 sebagai pelaksana undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayan publik, bahwa pemerintah harus bisa memenuhi hak-hak warga negara atau pun masyaraknya serta melindungi hak asasi manusia bagi warga negara nya.

Saat ini di tengah mewabahnya virus corona pemerintah seharus nya hadir dengan kebijakan serta pelayanan super aktif dan maksimal untuk memenuhi segala hak masyarakatnya. bukan malah memberikan citra negatif terhadap masyarakat dengan memberikan kebijakan yang di anggap menyepelekan sebuah pekerjaan sebagai pelaksana pemerintah. Ungkap rifki adrian

Bener meriah kabupaten yang memiliki pemerintahan daerah yang konon di percaya untuk memberikan pelayanan terhadap publik dan menjamin hak masyarakat. Implementasian Dari sebuah harapan masyarakat terkadang selalu berujung dengan kekecewaan sebab kita (masyarakat) tidak memiliki kuasa atas apa yang di miliki oleh penguasa.

Sebenarnya penguasa (pemda) mereka duduk sebagai mandat untuk mengimplentasikan sesuai dengan uu pelayanan publik menjamin hak masyarakat tetapi malah menjamin hak pribadi dan kepentingan individu atau sebagaian kelompok.

Rifki menyampaikan Dalam keadaan musibah seperti ini semestinya pemerintah daerah perlu memprioritaskan mana hal yang sifatnya urgensi di tengah masyarakat dan dapat memilah pekerjaan yang dapat di kerjakan setelah hal urgensi tersebut dapat di selesaikan.

Beredar di media masa bahwa pemerintah daerah bener meriah melakukan muntasi bagi para pejabat daerahnya di tengah mewabahnya virus corona pada tanggal 4 mei 2020, hal ini saya anggap sangat mengecewakan sebab pemerintah yang semestinya mengerjakan hal yang penting dan berdapak baik terhadap masyarakat malah sibuk memilah-milah jabatan untuk para pejabat.

Sehingga saya selaku masyarakat bener meriah sendiri berpandangan bahwa pemerintah mengambil kesempatan dalam kesempitan dan hanya mementingkan keadaan birokrasi dari pada keadaan masyarakatnya sendiri.

Sungguh disayangkan ungkap beliau, di tengah mewabahnya virus corona semestinya pemerintah hadir dan menunjukan sikap kepedulian dan rasa tanggung jawab atas mandat yang mereka pegang saat ini yaitu kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pedoman pemerintah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak (AAUPL) bahwa pemerintah hadir atas kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ketentraman, kedamaian agar singkron dengan cita-cita bangsa Indonesia yang teruang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebenarnya hal ini yang perlu di anut serta menjadi asumsi pokok bagi pemerintah daerah kita bener meriah tercinta agar masyarakat mersakan bahwa kehadiran pemerindah dapat memberikan sebuah perubahan dan rasa aman di tengah tengah keadaan seperti ini. pepatah belanda pernah mengatakan “ leiden is lidjen” memimpin adalah menderita, bagi para pejabat daerah sebagai esekutif di daerah perlu memahami makna ini agar pemerintah paham bahwa jabatan yang di emban saat ini semuanya demi kepentingan rakyat bukan asumsi pribadi atau kelompok.
Saya selaku masyarakat berharap agar pemerintah daerah bener meriah menjadi tauladan bagi masyarakat dan memberikan etikat baik di tengah masyarakat dengan cara mengayomi dan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang memang betul betul dan sungguh bekerja untuk masyarakat bukan hanya asal mengeluarkan kebijkan dan mengepentingkan kepentingan pribadi.
Jika pemerintah bisa menjamnin hak masyarakat sesuai denagan undang-undang yang berlaku dan mengimplementasikannya dengan baik maka masyarakat pasti akan memberi apresiasi akan sebuah prestasi tetapi jika tidak bukan murka tuhan saja yang akan membalasnya tetapi masyrakat juga akan memandang hina sebuah pemimpin. Tutup Rifki Adrian Himpunan Mahasiswa Bener Meriah Sumatera Utara (Dedi A)

Komentar

Loading...