Susilawati dari Fraksi PKS Rupen i Was “Rapat Banggar” Pembahasan Mendahuli APBK 2020 Cacat Hukum

Berikut 11 Daftar Anggota Banggar Yang Setujui Usulan Mendahului Perubahan APBK 2020.

images (4)

TOSKOMI.COM || ACEH TENGAH - Terkait polemik dana mendahulu anggaran Rp. 6 Milyar lebih yang telah di sepakati DPRK Aceh tengah ternyata bayak anggota yang hadir rapat di Banggar.

Sebelumnya publik bertanya tanya siapa siapa saja dari pihak DPRK yang ikut dalam membahas kebijakan Illegal seperti menyepakati mendahuli anggaran tersebut.

Dan publik juga bertanya siapa siapa saja dari pihak Eksekutif yang ikut membahas dana mendahului anggaran yang ternyata bertentangan dengan peraturan peraturan yang ada.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggak 21/04/2020 di adakan rapat terkait “RAPAT ANGGARAN PEMBAHASAN USULAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020”.

Dalam agenda rapat di kantor DPRK tersebut ada 17 Jumlah anggota Banggar DPRK Aceh Tengah namun yang ikut rapat hanya 11 Orang anggota DPRK yaitu : Arwi Mega Ketua ( F PDI-P), Edi Kurnia Wakil Ketua (F Gerindra), Samsuddin S.Ag M.Pd (F PDI-P), Suryati Waas (F PDI-P), Januar Efendi (F Gerindra), Muhammad Sahrul (F Gerindra), Susilawati (F PKS), Muchsin Hasan (F Golkar), Fauzan (F PPP), Zulkarnaen ( F Demokray) , H Hamdan SH (F Nasdem).

Namun ada juga 6 anggota banggar yang tidak hadir dalam pembahasan tersebut seperti : Khairul Ahadian ST (F Berkarya), Ilhamuddin S.Hut (F PAN), Ismail (F PA), Ihcwan Mulyadi (F PDI-P), Muhammad Abdi Nasution (F PKB) dan Ansari SE. LT (F Golkar).

Adapun dari unsur pemerintah yang hadir dalam sidang bersama anggota Banggar DPRK Aceh Tengah adalah : Karimansyah (Sekda), Arselan Abdul Wahab (Asisten III), Zulkarnain (Ka BPKK).

Namun sebelumnya ada informasi bahwa Bupati Aceh Tengah akan membatalkan skema anggaran yang bersifat mendahuli tersebut, informasi ini sebelumnya sudah terbit di salah satu media online Kabargayo.com.

Baca : USUSLAN MENDAHULUI APBK 2020 ILLEGAL http://toskomi.com/2020/04/26/askhalani-bupati-dprk-aceh-tengah-setujui-mendahuli-anggaran-secara-illegal-bukan-untuk-covid-19/

Askhalani mengatakan persetujuan ini dapat dan bisa di batalkan, tapi kalau sudah terlanjur digunakan maka ini melanggar hukum dan berpotensi korupsi secara sah, sebab secara kedudukan hukum ilegal. Untuk Itu GeRak Aceh meminta usulan tersebut harus di batalkan.

"Pengusulan dan pergeseran anggaran untuk mencegah Corona itu legal, tapi ini yang aneh seluruh kegiatan sama sekali tidak berhubungan dengan itu maka harus distop dan tidak boleh dilanjutkan, kalau terlanjut sudah digunakan maka aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan karena memang melanggar hukum," ujarnya.

Askhalani juga menjelaskan kalau dalam PP 12 tahun 2019 sudah sangat jelas disebutkan bahwa jika daerah melakukan pergeseran anggaran maka cara yang tepat adalah dengan dilakukan pengusulan APBK perubahan dan tidak di izinkan melakukan penggunaan anggaran mendahului pengesahan.

Hal ini sebagaimana Pasal 77 dengan bunyinya bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Dan tidak ada legal standing hukum yang memperbolehkan pergeseran anggaran tanpa proses dan mekanisme sebagaimana yang telah di tetapkan oleh UU dan turunan hukum lainnya dan jika tetap dilakukan maka seluruh tahapan tersebut ilegal dan melanggar hukum. (A1)

Komentar

Loading...