Ketua DPRK BM Sambut Baik Demonstran dari Mahasiswa dan Masyarakat

Pedagang Palawija Tuntut Pemerintah Hapus Pajak Retrebusi Sayur Mayur

FB_IMG_1580265028071

TOSKOMI.COM || Redelong – Ratusan Pedagang dan petani sayur yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah (ASPBM) mengelar aksi unjuk rasa menutut Pemerintah untuk menghapus restribusi palawija karena dianggap tidak memihak kepada para petani dan pedagang  gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (28/01/20).

Salah seorang orator Aksi Muhamadinsyah meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menghapus retribusi palawija, dikarenakan harga jual palawija saat ini dianggap sedang tidak stabil.

Dalam orasinya Muhammaddinsyah menganggap keberadaan Qanun Retribusi palawija saat ini tidak memihak kepada para petani dan terlalu membebani para pedagang sayur sehingga berdampak terhadap turunnya nilai beli di tingkat petani.

“Kami beserta seluruh para pedagang juga petani hadir di ruangan yang terhormat ini untuk mencari solusi, sebagai pedagang kecil kami menegaskan untuk sementara retribusi terhadap palawija di tiadakan,”, tegas Muhamaddin.

Ia meminta ketegasan pemerintah kabupaten Bener Meriah  untuk segera mengaktifkan pasar yang dibangun dengan uang rakyat dan segera memberikannya kepada para pedagang.

“segera di fungsikan dan diberikan kepada para pedagang, jangan seperti sekarang seperti sarang hantu,” teriak Muhammaddin

Ketua DPRK, M. meminta langsung penjelasan Bupati yang diwakili  oleh Sekda dan Asisten II Bener Meriah untuk langsung menjawab tuntutan pengunjuk rasa.

Kemudian Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga,M Si, meminta kepada kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Bener Meriah untuk menjawab tuntutan dari Asosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah.

Menyahuti perintah Sekda, Kepala dinas Keuangan Bener Meriah, Arman mengatakan untuk menghapus qanun retribusi yang sudah ada undang undangnya harus dibahas secara bersama antara pemerintah daerah dan DPRK.”

Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRK dan Pemkab Bener Meriah  untuk sementara waktu Restribusi terhadap palawija tidak lagi diambil sebelum Qanun nya di revisi.  (LG.COM)

Komentar

Loading...