“Apa yang dilakukan Pemerintahan Kampung HBB adalah pengejawantahan dari isi dan makna UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”

Anggota DPR RI Menaruh Hormat Kepada Reje HBB Misriadi, Gara Qanun Desa Tentang Lingkungan

TA KHALID Anggota DPR RI Puji Reje Hakim Bale Bujang Takengon karena terbitkan qanun tentang lingkungan

TOSKOMI.COM || JAKARTA - Anggota Komisi IV
DPR RI asal Aceh, Ir H TA Khalid memuji langkah pemerintahan
Kampung Hakim Bale Bujang (HBB) Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah yang
menerbitkan qanun kampung tentang lingkungan hidup.

Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu usaha nyata
masyarakat kampung menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan.

"Apa yang dilakukan Pemerintahan Kampung HBB adalah
pengejawantahan dari isi dan makna UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup," ujar TA Khalid di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Disebutkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, merupakan regulasi yang mengatur tentang
perlindungan lingkungan dan ekosistemnya.

"Kita memberi apresiasi yang besar kepada Kampung HBB
yang telah dengan nyata dan bertanggungjawab memberi perlindungan terhadap
kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan nilai-nilai kesrifan lokal
setempat," tambah politisi Partai Gerindra ini.

Ia menyebutkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sepantasnya memberi perhatian dan penghargaan terhadap usaha masyarakat Kampung
HBB atas terbitnya Qanun Kampung HBB No.03/ 2019 itu.

Menurut TA Khalid,
Kampung HBB selayaknya menjadi contoh bagi kampung atau desa-desa lainnya yang
mengeluarkan regulasi atau peratutan kampung dalam menjaga lingkungan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kampung Hakim Bale Bujang
(HBB) Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah telah menerbitkan Qanun tentang
Pelestarian Lingkungan Hidup.

Qanun Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 27 April 2019 itu
ditandatangani Reje HBB, Misriadi dan Rakyat Genap Mufakat (RGM) HBB, Aji
Alamsyah.

Ada 14 larangan dalam qanun tersebut, yang kalau dilanggar
diproses secara adat dan dikenakan sanksi denda.

Reje Kampung HBB, Misriadi, secara terpisah menjelaskan
qanun tersebut diterbitkan untuk melindungi wilayah Kampung Hakim Bale Bujang
dari kerusakan lingkungan hidup.

Serta menjaga kelestarian ekosistem, kelestarian fungsi
lingkungan hidup, menjaga hak generasi kin,i dan generasi masa depan terhadap
lingkungan hidup.

Di samping itu juga untuk mengendalikan pemanfaatan sumber
daya alam secara bijaksana.

Kampung Hakim Bale Bujang memiliki kawasan hutan lindung,
hutan adat, perhutanan sosial, di dalamnya terdapat objek wisata alam Bur
Telege dan Bur Mulo Forest Park.

Juga ada taman hutan konservasi dengan segala keanekaragaman
hayati flora dan fauna, d iantaranya burung endemik Sumatera "Scheinder
Pitta’s, Lesser shortwing, Pigeon," dan lain-lain.

Juga terdapat hewan seperti "Thomas Leaf Monkey"
dan "Red Giant Flying Squirrel" serta anggrek lokal yaitu
"Paphiopedium Bungebelangi."

Berikut 14 larangan dalam Pasal 10 Qanun Nomor 03 Tahun 2019
tanggal 27 April 2019 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah
Kampung;

(2) Setiap orang dilarang menebar dan/atau menggunakan bahan
kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan,
udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan, bendungan, parit,
saluran irigasi di wilayah Kampung;

(3) Setiap orang dilarang berburu, menembak, menjaring,
memikat dan menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah kampung;

(4) Setiap orang dilarang menangkap dan/atau membunuh
teringgiling, musang dan satwa langka lainnya untuk diperjualbelikan;

(5) Setiap orang dilarang membuang sampah, tinja, bangkai,
bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali,
selokan, dan saluran air;

(6) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha yang ada
kemungkinan menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup sebelum
mendapatkan izin lingkungan dari instansi yang berwenang;

(7) Setiap orang dilarang menebang dan/atau merusak tumbuhan
di sekitar mata air kampung;

(8) Setiap orang dilarang memperjual belikan air dari mata
air kampung;

(9) Setiap orang dilarang membuka lahan baru dalam kawasan
hutan lindung tanpa izin;

(10) Setiap orang dilarang menimbun pinggiran danau tanpa
izin;

(11) Setiap orang dilarang mengebiri pohon (gasi);

(12) Setiap orang dilarang membangun keramba apung tanpa
izin;

(13) Setiap orang dilarang melepas hewan ternak besar
sembarangan;

(14) Setiap orang dilarang membangun gedung, rumah,
pemukiman dan bangunan lainnya tanpa izin. (Tribunnews)

Komentar

Loading...