Festival Danau Lut Tawar Disorot

EF6C9631-BD68-42A2-A601-7444D8D77321

TOSKOMI.COM|| Takengon (22/11/2019)- Rencana Pelaksanaan Event Festival Danau Lut Tawar disorot sejumlah.

Ketua DPC GmnI Aceh Tengah Mulyadi dalam siaran persnya mengkritisi pelaksanaan event festival Danau Lut Tawar karena dianggap terlalu dipaksakan.

Menurut Mulyadi, event tersebut yang dilaksanakan Desember 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh bukan bermaksud membuat event tersebut sukses melainkan hanya sebatas menghabiskan anggaran semata.

Masih kata Mulyadi, Event tersebut ditender ditermin akhir tahun anggara dan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Hal ini mencerminkan tidak adanya konsep yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kemudian dari konten yang direncanakan pelaksana kegiatan seperti performance artis nasional dalam opening seremoni, kampung seni yang dilaksanakan di Musara Alun dan Karnaval tidak mencerminkan kebudayaan dan kearifan lokal.

Disamping itu kata Mulyadi sebenarnya masih banyak kearifan budaya lokal yang masih bisa digarap misalnya Resam Munoleng dan beberapa khazanah yang identik dengan masyarakat seputar Lut Tawar yang seharusnya masuk didalam event Festival Danau Lut Tawar. Ini menunjukkan kegagalan pihak Pariwisata Provinsi dan Rekanan dalam melakukan perencanaan.

Lebih lanjut menurutnya Pelaksanaan Event yang menghabiskan anggaran 1,8 milyar tersebut dinilai terlalu besar. Apalagi kegiatannya cuma 5.

Mulyadi menuntut agar Pihak dari luar jangan main-main dengan event yang ada di Gayo. Karena menurutnya event yang cilet-cilet dan abal-abal akan berdampak kepada citra buruk daerah ini. Apalagi saat ini sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan disamping kopi.

Senada dengan hal itu, Gerakan Anti Korupsi Gayo (GeRAK Gayo) juga menyoroti kegiatan yang akan menghabiskan uang negara dengan nilai fantastis tersebut.

Badan Pekerja GeRAK Gayo Dedi P akan meminta guna mempelajari dokumen terkait pelaksanaan event tersebut.

Untuk itu, Dedi menghimbau agar Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh untuk terbuka soal dokumen-dokumen yang dimaksud.

Hal ini kata Dedi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam isu pembertasan tindak pidana korupsi yang kerap diduga terjadi di event-event Pariwisata.

Dedi juga komitmen akan mengawasi pelaksanaan event tersebut agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. [Ys]

Komentar

Loading...