Akibat Oknum Jaksa : TP4D Sepakat Dibubarkan Oleh Kejagung RI

Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu

TOSKOMI.COM || Jakarta - Menko
Polhukam Mahfud
Md
 telah bertemu
dengan Jaksa
Agung ST Burhanuddin
. Pertemuan mereka
berujung kesepakatan pembubaran program TP4D dan TP4P.

"Kalau satu hal yang agak substansi, tadi ada
kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan. TP4 itu artinya
tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan," kata Mahfud
usai bertemu dengan Burhanuddin di Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin
Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Mahfud menyebut program ini sudah tidak ada mudaratnya di Kejaksaan
Agung. Menurutnya program pendampingan seperti TP4D ini tidak difungsikan
sebagaimana mestinya.

"Dulu ini (TP4D) dimaksudkan untuk mendampingi para
pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi,
agar bersih, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada
keluhan kadangkala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk
ambil keuntungan," jelas Mahfud.

"Ketika kepala daerah ingin membuat program pembantuan,
lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, tapi ternyata
tidak bersih," imbuhnya.

Menurut Mahfud, memang tidak semua kepala daerah berniat buruk terhadap
program itu. Namun, karena sudah terlalu banyak oknum yang bermain bahkan
berlindung di TP4D itu, menurut Mahfud, program itu lebih baik dibubarkan.

"Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari
ketidakbenaran seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4. Nah hasil-hasil yang
bagus ini dirusak oleh yang sedikit dilakukan. Oleh oknum bupati dan jaksa,
sehingga pada akhirnya dari pada mudarat, TP4 ini akan segera dibubarkan, akan
segera dibubarkan, dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan program pendampingan itu tidak harus melalui program
seperti TP4. Dia juga menyinggung agar kejaksaan mengembalikan fungsinya yaitu
penindakan.

"Karena dulu emang dasarnya presiden minta agar
kejaksaan beri pendampingan, tapi pendampingan itu tak harus struktural dalam
bentuk TP4 dan sebagainya, bisa berdasarkan kasus konkret. Kedua untuk
mengembalikan fungsi kejaksaan adalah untuk penindakan, kalau untuk pencegahan
itu fungsinya sudah ada institusi sendiri ada pengawasan lengkap, pengawasan
fungsional," pungkasnya.(Detik)

Komentar

Loading...