JK : GAM Sudah Diberi Amnesti oleh Negara

14261819801591020763

TOSKOMI.COM || JAKARTA - Mualem Muzakir Manaf dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan prihal adanya pemanggilan dirinya oleh Komnas HAM.

Staf khusus Wali Nanggroe M Raviq menyampaikan, bahwa Wakil Presiden Jusuf Kala menyatakan, negara telah memberi amnesti kepada semua orang yang terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.

"Menurut Pak JK (Jusuf Kalla, red) hal tersebut telah selesai sejak penanda tanganan MoU Helsinki 15/08/2005, karena Negara telah memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dengan kegiatan GAM," ujar M Raviq mengutip pernyataan Wapres.

Mualem bersama-sama dengan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak dan staf khusus Wali Nanggroe, M.Raviq bertemu Wapres JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Selasa (8/10/2019).

Pertemuan dimulai pukul 15.45 WIB dan berakhir 17.15 WIB.

Staf Khusus Wali Nanggroe, M. Raviq, seusai pertemuan, menyampaikan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar melaporkan berbagai persoalan yang belum tuntas mengenai Aceh pasca ditandatanganinya perjanjian damai.

Persoalan-persoalan yang disampaikan adalah mengenai batas Aceh dan Sumatra Utara belum merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956, seperti yang diamanahkan MoU Helsinki.

Selain itu, Wali Nanggroe juga menyebutkan, bahwa pengelolaan pelabuhan laut dan bandara umum belum terlaksana sepenuhnya, demikian juga pengelolaan migas masih terkendala dengan peraturan perundang undangan sektoral.

selanjutnya Wali Nanggroe secara sungguh-sungguh dan serius menyinggung mengenai pengalihan Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh, demikian juga dengan penyelesaian khusus terhadap re-integrasi eks-kombatan.

"Wali Nanggroe menyampaikan semua itu untuk mendapat perhatian dan tindak-lanjut dari Wapres," kata M Raviq.

Menjawab harapan Wali Nanggroe, M Raviq menyampaikan, bahwa Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak ada masalah dengan batas Aceh dengan Sumatera Utara.

"Menurut Pak JK, nanti akan dimintakan peta detail ke Badan Informasi Giospasial (BIG), karena sistim pemetaan sekarang dimiliki BIG, dan dapat menjelaskan batas antar provinsi," kata M Raviq.

Mengenai pengalihan Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh, serta pembentukan Tim Pengalihan, menurut M Raviq, Wapres JK mengatakan akan segera menanyakan kembali kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk ditindak lanjuti.

"Jadi Pak Wapres akan menanyakan perihal ini kepada Menteri ATR," ujar Raviq mengutip hasil pertemuan.

Sementara mengenai pelabuhan udara, dan menyangkut lalu lintas udara, menurut Wapres harus di lakukan oleh negara melalui AirNav Indonesia.

"Sedangkan soal migas, menurut Pak Wapres JK akan di pelajari kembali aturan-aturan sektoral yang menjadi kendala," ujar Raviq.

Wapres JK, lanjut Raviq, tetap memperhatikan Aceh, dan berupaya menyelesaikan persoalan Aceh yang sudah memasuki 14 tahun perdamaian. (Tribunnews)

Komentar

Loading...