29 SKPA di Garis Merah, Termasuk Putra Gayo Rahmandi Kadis Peternakan

Screenshot_20190825-233233_Facebook

TOSKOMI.COM || BANDA ACEH - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) hingga 24 Agustus 2019 baru terserap 36,2 persen. Capaian ini masih jauh dari target serapan hingga 31 Agustus 2019.

Melalui website layar monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 17,104 triliun, SKPA baru berhasil menyerap sekitar 36,2 persen.

Dari total 59 SKPA, hanya tujuh instansi yang mampu merealisasi pelaksanaan anggaran secara baik hingga memperoleh rapor biru, yakni Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Majelis Permusyawaratan Ulama, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Sekretariat DPRA dan Inspektorat.

Kemudian, 12 SKPA mendapatkan rapor hijau yaitu PPKA, Dinas Sosial, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanahan, Biro Tata Pemerintahan, Humas dan Protokol, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Selanjutnya, ada 11 SKPA yang mendapatkan rapor kuning antara lain Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Setda Gab, Biro Isra, Rumah Sakit Jiwa, Perwakilan Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Organisasi serta Dinas Pangan.

Sementara itu, terdapat 29 SKPA yang berada dalam lingkungan merah karena realisasi anggaran yang masih jauh dari target, yaitu Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Pengairan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Lalu, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Setelah itu, Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Biro Umum, Badan Kepegawaian Aceh, Biro Administrasi Pembangunan, Keureukon Katibul Wali Nanggroe Aceh, Biro Ekonomi, BPA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Baitul Mal, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa, Badan Penanggulangan Bencana Aceh serta Badan Reintegrasi Aceh. (Ajnn.Net)

Komentar

Loading...