GeRAK Gayo : Minta Bupati Tak Sekedar Instruksikan SKPK Buat Akun Medsos!

PicsArt_08-14-09.49.05

Toskomi.com | Takengon (14/08) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Gayo minta Setiap Instansi wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan setiap SKPK Wajib memiliki Website resmi yang di kelola untuk menyajikan informasi secara profesional dan berkala.

"Sejauh ini kita menilai website yang telah ada belum dikelola dengan baik dan berkala. Kita melihat kondisi saat ini masih minimnya informasi yang dapat kita akses melalui website yang ada. Sebut Dedi Purnawan selaku Badan Pekerja GeRAK Gayo.

Dedi menjelaskan Informasi yang seharusya disajikan kepada publik melaui website antara lain ialah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

RKA-DIPA merupakan dokumen anggaran yang menjadi dasar setiap Badan Publik untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan, sehingga harus ada transparansi dan publik berhak untuk mengetahui. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berbeda dengan yang di sampaikan Bupati Aceh tengah sebelumnya yang memerintahahkan setiap SKPK agar membuat akun medsos, untuk menunjukan kinerja agar di ketahui masyarakat, tetapi melarang untuk mengunggah poto selfi dan status yang tidak jelas, di depan ratusan Pejabat Eselon III dan IV yang di lantik Sabtu, (10/08/2019) di gedung Ummi Pendopo Aceh Tengah.

Dedi menjelaskan Media sosial adalah tempat orang berbagi informasi dengan singkat dan cepat. Dengan demikian, tidak banyak hal yang bisa disampaikan di sana. Oleh sebab itu, mungkin akan kesulitan membagikan informasi secara lengkap dan  detail.

Menurutnya, sangat penting Bupati Aceh tengah untuk mengintruksikan kepada jajaran-nya agar mempublikasikan RKA dan DIPA dalam Website SKPK secara berkala dan akurat, agar bisa diawasi secara langsung oleh Publik, baik itu program kegiatan maupun anggaran, sebagai upaya dalam melakukan keterbukaan informasi publik untuk memberantas tindakan yang mengarah pada praktik korupsi. (A2)

Komentar

Loading...