Nikah Sirri di Tolak Kemenag Aceh, Kalau Poligami….?

kemenag aceh

TOSKOMI.COM || Banda Aceh (Inmas)---Kepala Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Drs. H. Hamdan, MA. mengajak masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan dan menolak pernikahan yang dilakukan secara sirri atau  tidak tercatat di KUA. Karena pernikahan Model seperti itu dapat merugikan perempuan dan juga anak.

Hal tersebut disampaikan Hamdan mengingat di Aceh masih
banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan.

“Pastikan nikah anda tercatat di KUA, jangan mau diajak
nikah sirri karena ini dapat merugikan kaum perempuan khususnya, maka dengan
dalih apapun tolak nikah sirri itu, ini demi kemaslahatan suami, istri dan juga
anak," ujar Hamdan, Minggu (7/7).

Ia juga mengingatkan tentang pentingnya pencatatan
pernikahan di KUA yaitu demi kepastian hukum dan kemaslahatan bagi suami, istri
dan juga anak-anak.

"Dengan adanya pengukuhan dari Kantor Urusan Agama
(KUA)  Kecamatan, artinya negara ikut mengakui adanya pernikahan. Ini
merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti
bagi suami dan istri di hadapan hukum," jelas Hamdan. 

"Kemudian Pernikahan yang dilakukan secara resmi
dapat Memudahkan pasangan suami istri saat berurusan birokrasi, seperti
administrasi kependudukan, kemudian juga paling penting untuk Memastikan istri
dan anak mendapat hak mereka," lanjut Hamdan. 

Ia menambahkan saat ini tidak ada lagi alasan tidak
melakukan pencatatan pernikahan ke KUA, apalagi sekarang pencatatan pernikahan
di KUA nol Rupiah atau gratis.

"Kalau persyaratannya sudah lengkap dan sesuai
prosedur datang dan catat nikahnya di KUA, apalagi sudah gratis, Kalau nikah di
luar KUA bayar Rp. 600 ribu disetor langsung ke Bank, hal ini sesuai dengan PP
No 19 Tahun 2015,” kata Hamdan.

Untuk mencegah pernikahan sirri tersebut, hamdan mengajak
semua pihak,  baik Kemenag, Pemerintah Aceh,  DPRA,  LSM dan
semua unsur untuk mengkampanyekan pentingnya pencatatan nikah di KUA. 

"Mari sama sama kita sosialisasikan ini," ujar
Hamdan. 

Terkait rancangan Qanun keluarga yang sedang disusun DPRA
Kemenag Aceh mendukung lahirnya qanun tersebut, apalagi didalamnya memuat
beberapa hal seperti kursus pranikah, perkawinan, syarat administratif,
meminang perempuan, soal mahar, perceraian, wajib belajar Al Qur an dan harta
warisan.

Kalau mengenai poin dalam qanun tersbut tentang upaya
pelegalan poligami, tentu penggunaan kata kata ini perlu ditinjau kembali,
karena poligami itu sudah legal dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang
pernikahan dan juga dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), asal memenuhi
syarat, bisa dilihat lagi UU tentang itu, disana  sudah dibahas tuntas.

"Kami menyarankan DPR Aceh bersama tim fokus pada
pembahasan lain, seperti pendidikan pra nikah bagi catin dan poin poin lainnya
yang termaktub dalam rancangan Qanun," kata Hamdan. 

Jadi, kemenag Aceh tetap berpegang pada aturan perundang
undangan yang berlaku, apalagi dpra baru sebatas menyusun draf belum disahkan
dan di setujui oleh pemerintah RI menjadi qanun.

Kanwil Kementerian Agama sebagai lembaga vertikal yang
berada di daerah  juga tidak memiliki kewenangan, kecuali sebatas
memberikan masukan dan pertimbangan yang tetap mengacu kepada peraturan dan
per-undang2an yang berlaku. 

*Tahun 2019, Kemenag Aceh akan Lakukan Bimbingan
perkawinan untuk 18.500 Pasang*

Bimbingan perkawinan (Bimwin) di Provinsi Aceh terus
meningkat. Untuk tahun 2019 ada 18.500 pasang yang akan dibekali pengetahuan
perkawinan.

“Untuk Provinsi Aceh, peningkatannya cukup besar. Tahun
lalu ada 8000 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan, sedangkan tahun
ini Insya Allah sampai 18.500 pasang,” kata Hamdan. 

Diharapkan dengan adanya bimwin, kata Hamdan, calon
pengantin bisa mengerti tentang ilmu perkawinan, hukum dan masalah Keluarga.
“Tujuannya agar mereka mampu dan sanggup menghadapi segala problema dan konflik
dalam berumah tangga. Karena kecenderungan terakhir keluarga rentan sekali
untuk melakukan perceraian,” jelasnya.

Hamdan menambahkan, pemerintah khususnya Kanwil
Kementerian Agama berkeinginan agar bimwin yang dilaksanakan di kabupaten/kota
ini bisa berjalan sesuai juknis. "Semoga pemateri yang ditampilkan
memenuhi persyaratan dan diharapkan semua pihak melaksanakan kegiatan tersebut
secara maksimal mengingat kegiatan ini baru berjalan  tiga tahun terakhir.
Kami dari kanwil juga akan terus melakukan monitoring dan pendampingan,"
tambahnya.

Berdasarkan laporan dari Kankemenag Kabupaten Kota, hampir seluruh Aceh telah melaksanakan bimbingan perkawinan secara bertahap. [KA]

Komentar

Loading...