Kopi Anjlok, Ada Solusi Tuan?

041098FB-A80B-44F4-A07B-D31B141CC4FB

Editorial - Hampir separuh kehidupan masyarakat Gayo ditopang oleh komiditas kopi. Betapa tidak ketika harga anjlok roda ekonomi Gayo juga sedikit tersendat.

Padahal, hari lebaran menunggu di depan, kebutuhan tidak bisa ditawar tawar. Kebutuhan seperti pakaian baru, bahan makanan lebaran dan sederet kebutuhan lain menanti.

Jalan pintas yang tersedia hanyalah menjual kepada rentenir dengan harga jual yang sangat rendah.

Ini bukan cerita baru, sudah lama petani kopi dieksploitasi oleh toke sehingga disimpulkan petani kopi adalah buruh di tanah milik mereka sendiri.

Mengenai pengaturan harga, sebenarnya ini juga cerita klasik. Dalam sudut pandang ekonomi apabila barang banyak, kecendrungan harga akan menurun itu sah-sah saja dilakukan oleh pelaku usaha. Tapi ini cerita kopi bung, barang yang bisa disimpan beberapa bulan dan kemudian bisa dijual kembali. Tentu seharusnya ada solusi dari Pemerintah Daerah.

Apa mau dikata, Pemerintah Daerah kini persis dengan cerita avatar “ saat negara api menyerang- Avatarpun hilang” keberpihakan Pemerintah Daerah juga sangat lemah. Bukti kongkrit misalnya keberpihakan anggaran terhadap petani kopi juga tidak maksimal. Yang ada hanya promosi yang tak menentu dan terbukti tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan petani.

“Kopi yang terbaik didunia” itu yang sering kita dengar, namun kenapa harga jual cendrung fluktuasi?

Ketergantungan dengan harga sebenarnya terjadi karena beberapa faktor, utamanya adalah kemampuan petani tidak memproses kopi miliknya sendiri sehingga petani tidak memiliki kesempatan mendapatkan harga yang terbaik. Dalam hal ini misalnya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah?

Memang benar telah terjadi warung-warung kopi, jasa-jasa memproses kopi Kemudian apabila kita meneliti secara empiris terhadap perkembangan hilirisasi kopi yang menjamur tersebut, pelaku usaha itupun ternyata berdiri atas usahanya sendiri dengan menukarkan harta bendanya atau menghadaikan SK atau surat berharga lainya ke lembaga pebankan yang kemudian menjadi modal mereka, Lantas kita bertanya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah?

Kemudian ketika tidak dalam masa panen, petani terjepit dan meminjam uang kepada toke dengan konsesi menjual kopinya kepada toke tersebut. Atau petani memilih koperasi simpan pinjam dengan bunga selangit, kita bertanya kemana Bank Predikat Rakyat milik Pemerintah Daerah?

Padahal Pemerintah pusat telah menyiapkan sederet aturan menjamin kesejahteraan petani. Misalnya dengan sistem resi gudang. Komiditi kopi salah satu dari delapan komuditi yang bisa dijamin.

Entah kenapa Pemerintah Daerah lagi-lagi kecolongan. Tidak pernah berjalan, justru ada pihak ke tiga yang berhasil meminjam Gudang tersebut. Itupun sebenarnya tak bisa disalahkan karena Pemerintah Daerah tidak bisa menyakinkan petani memakai jasa resi gudang.

Harus ada langkah yang tidak hanya seremoni untuk keluar dari hal ini, semua ada jalan keluar asal Pemerintah Daerah tau titik nol dari persoalan ini.

Siklus ini tidak akan terputus kalau pemerintah tidak mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk memutus mata rantai ini. Janji janji menciptan enterprenersip misalnya harus diprioritaskan. Petani Gayo harus di edukasi bagaimana sebenarnya mengolah kopi dan menjual dengan harga yang tinggi. Dan tidak kalah penting Pemerintah juga harus memfasilitasi modal petani.

Siklus ini juga tidak mungkin dihalau kalau Pemerintah Daerah hanya merilis pidato yang abstrak dan menyebarkanya lewat akun-akun humas tanpa ada solusi kongkrit.

Masyarakat kini mantau apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah. Prestasi Pemerintah Daerah kian ditunggu secara nyata. semoga ada buah tangan yang bisa dibanggakan selama 5 Tahun kedepan.

Komentar

Loading...