DPRK Aceh Tengah Dalam Pusaran Korupsi

37835DB5-4652-4247-BD5E-556746A5E8E8

TOSKOMI.COM|| Editorial (15/2/2019) Pengakuan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, Hamzah Tun menggegerkan publik.

Betapa tidak, Hamzah Tun membeberkan dugaan korupsi 27 dari 30 orang Anggota DPRK Aceh Tengah dengan maksud menggagalkan pansus dewan 2017.

Menurut tudingan Hamzah Tun, 27 Anggota Dewan tersebut berhasil dijinakkan dengan mahar 200 Juta, yang bersumber dari Dinas dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara patungan.

27 Anggota Dewan Tersebut menurut Hamzah Tun menerima uang yang berfariasi mulai dari 5 Juta sampai dengan 35 juta rupiah.

Uang senilai 200 juta rupiah tersebut disebut-sebut mengalir lewat Bendahara ke nama nama anggota dewan termormat seperti: Ismail Aman Nir, Halidin, Naldin dan Hasbullah lewat masing masing 5 Juta Rupiah.

Muklis, Tgk Anwar, Alamsyah Yakub, Zulkarnain, Sastra, Ilham dituding mendapat cupratan 7 sampai 8 Juta Rupiah.

Syirajudin, Taqwa, Salman ST, Ismail As, Alm Ikhanusuffa, Abubakar, Asmayanti, Edi Kurnia dan Masri masing-masing 10 Juta. Sedang Amirudin, Sukurdi Iska dan M. sahrul masing-masing 15 Juta.

Serta Fraksi Nasdem yakni Win Konadi, joharsyah, Wahyudin dan Hamdan 35 Juta dibagi rata. Sedang Alm. Yurmiza Putra dituding mendapat jatag 20 Juta Rupiah.

Uang itu didapat dari berbagai instansi yang menjadi mitra lembaga terhormat tersebut mulai dari 80 Juta Rupiah sampai dengan 1,5 Juta Rupiah.

Berita ini seketika terhembus di tingkat publik, munculnya berita tidak sedap ini dikonsumsi publik karena data-data yang disajikanpun terlalu fulgar tanpa sedikitpun mengadopsi azas praduga tak bersalah.

Entah ini manuver dari Hamzah Tun atau bukan. Hal ini jelas berdampak kepada tergangunya elektlabilitas anggota DPRK yang mayoritas sedang berkampanye. Terlepas dari itu, tudingan ini harus dibuktikan agar tidak menjadi misteri.

Seperti Halnya Lsm Jang-Ko yang mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini merupakan sebuah bukti bahwa publik sebenarnya menanti kasus ini di meja hijau.

Jika tudingan ini benar, maka penjahat-penjahat itu harus segera disingkirkan dari lembaga terhormat itu. Agar fungsi dari dewan terlaksana. [Ys]

Komentar

Loading...