Gubernur Cabut Pergub dan Keputusan tentang Tim Mediasi Pusat Aceh

20180119-keputusan-gub-mediasi

TOSKOMI.COM || (19/1) Banda Aceh -Gubernur Aceh Irwandi Yusuf resmi mencabut Peraturan Gubernur tentang Mediasi Pusat Aceh dan Surat Keputusan pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh. Pencabutan itu setelah keluarnya Pergub tentang pencabutan Pergub Mediasi Pusat Aceh dan Surat Keputusan Gubernur Nomor tentang pencabutan pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh.

Dalam lampiran Peraturan Gubernur Aceh terbaru itu, Irwandi Yusuf memutuskan untuk mencabut Pergub sekaligus surat keputusan tentang Tim Pusat Mediasi Aceh. Sehingga Pergub tentang Mediasi Pusat Aceh dan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh dinyatak tidak berlaku.

Pergub terbaru pencabut Pusat Mediasi Aceh diteken oleh orang nomor satu Aceh itu tertanggal 10 Januari 2018, sementara Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang pencabutan pembentukan Tim Mediasi Acej diteken 12 Januari 2018.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Koalisi NGO HAM Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk mencabut Pergub Aceh Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Mediasi Aceh dan membubarkan Pusat Mediasi Aceh yang dibentuk tersebut.

"Kami mendesak Gubernur Aceh untuk mencabut Pergub Aceh Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Mediasi Aceh dan SK Gubernur Aceh nomor 180/1195/2017 tentang Pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh serta membubarkan Pusat Mediasi Aceh," kata Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra, Kamis (14/12).

Ia menjelaskan dengan pergub tersebut Pemerintah Aceh membentuk Pusat Mediasi Aceh, sebuah lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada gubernur dan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan membantu menyelesaikan sengketa hukum dalam masyarakat.

Menurutnya, Pusat Mediasi Aceh memiliki beberapa tugas pokok yaitu melakukan mediasi terhadap permohonan atau sengketa hukum yang dipandang perlu diselesaikan, melaksanakan konsultasi serta koordinasi dengan Lembaga peradilan, Majelis Adat Aceh dan Lembaga Peradilan Adat Aceh, membangun kerjasama dengan instansi atau lembaga ditingkat kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan mediasi di daerah. Mengidentifikasi, merekrut dan mendidik tenaga potensial mediator hingga memfasilitasi training mediasi dengan Mahkamah Agung atau lembaga terkait lainnya. (AJNN.net/A2)

Komentar

Loading...